Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung menyebut sempat ada pro-kontra dalam proses normalisasi Kali Ciliwung.
Pro-kontra tersebut, kata Pramono, terjadi sejak era kepemimpinan sebelumnya, yakni mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Persoalan normalisasi Kali Ciliwung ini kan pro kontra dulu zaman Pak Ahok ada, tiba-tiba enggak ada,” jelasnya dalam paparan di acara Wartalks di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2025)
Sedangkan, Pramono sendiri meyakini bahwa salah satu penanganan banjir di Jakarta dapat dilakukan dengan melakukan normalisasi pada kali Ciliwung. Pasalnya kali tersebut memberikan kontribusi 40% terhadap banjir di Jakarta.
Namun Pramono tak menampik bahwa proses normalisasi kali Ciliwung tersebut akan menimbulkan keramaian.
“Memang pasti akan ada keramaian sedikit untuk membebaskan orang yang dulu sudah kembali ke rumah susun yang disediakan kemudian kembali ke (bantaran) Kali Ciliwung lagi,” jelas Pramono.
Baca Juga
Lebih lanjut, Pramono juga menuturkan telah menandatangani beberapa penlok, dari 14 penlok yang sudah ditetapkan. Kegiatan normalisasi juga akan dilakukan.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jakarta telah menetapkan lokasi pembebasan lahan untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 344 Tahun 2025.
Dalam keputusan tersebut, disebutkan bahwa lahan seluas kurang lebih 67.270 meter persegi akan dibebaskan untuk keperluan normalisasi Kali Ciliwung di dua kelurahan tersebut. Penetapan lokasi (Penlok) ini berlaku selama tiga tahun sejak ditetapkan pada Jumat, 25 April 2025.