Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyesalkan beredarnya beras oplosan yang telah telanjur dikonsumsi masyarakat.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, jika beras oplosan itu masih memungkinkan untuk ditarik dari pasaran, pihaknya akan segera mengambil langkah tersebut.
“Kalau bisa ditarik (beras oplosan) saya minta untuk ditarik. Tapi ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi,” kata Pramono ketika ditemui di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).
Sebelumnya, Kasatgas Pangan Polri Brigjen Polisi Helfi Assegaf mengatakan bahwa tim penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga pejabat PT Food Station Tjipinang (FS) sebagai tersangka dalam tindak pidana tersebut.
Dia membeberkan ketiga tersangka itu berinisial KG selaku Direktur Utama PT FS, SL selaku Direktur Operasional PT FS dan RP selaku Kepala Seksi Quality Control PT FS.
Di samping itu, Pramono mengatakan bahwa Direktur Keuangan PT Food Station Tjipinang (FS) ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama, menyusul mundurnya direktur utama sebelumnya yang terseret kasus beras oplosan.
Baca Juga
Mengacu pada situs resmi Food Station, posisi Direktur Keuangan dan Umum dijabat oleh Julius Sutjiadi. Penunjukan ini dilakukan agar badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut tetap dapat beroperasi dengan baik.
"Direktur Keuangan sebagai PLT Direktur Utama agar food station itu tetap berjalan dengan baik," jelas Pramono.