Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penerima Bansos Jakarta Main Judol, Transaksi Sentuh Rp67 Miliar

PPATK mengungkap 602.419 penerima bansos di Jakarta terlibat judi online dengan transaksi Rp67 miliar. Pemprov Jakarta akan evaluasi penyaluran bansos.
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menghadiri pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko
Gubernur Jakarta Pramono Anung ketika menghadiri pembukaan Lomba Digitalisasi Pasar di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan, Selasa (22/7/2025)/Bisnis-Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA -- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap bahwa banyak penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta merupakan pelaku judi online (judol).

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menuturkan bahwa sebanyak 602.419 orang warga DKI Jakarta bermain judi online. Sebagian di antaranya adalah penerima bantuan sosial (bansos). 

“Total nominal transaksi judol dari kelompok ini sejumlah Rp.67 Miliar dalam 397 ribu kali transaksi sepanjang tahun 2024,” jelasnya kepada Bisnis, dikutip Senin (28/7/2025). 

Menanggapi hal ini, Pemprov Jakarta sedang berkoordinasi dengan PPATK, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Sosial, serta Inspektorat.

Pemprov Jakarta juga mengklaim akan melakukan evaluasi penyaluran bansos agar tepat sasaran. Salah satu upayanya adalah meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judol. 

“Bantuan sosial ditujukan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Jika ditemukan adanya keterlibatan dalam praktik judi online, maka bantuan akan dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan,” jelas Gubernur Jakarta Pramono Anung. 

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut kemudian mengaku akan terus memperbarui data penerima bansos. Hal ini agar bantuan dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran. 

“Kami ingin memastikan bahwa dana bantuan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk memenuhi kebutuhan pokok dan meningkatkan ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya. 

Sebelumnya, Pramono menuturkan bahwa dirinya tidak akan memberikan kesempatan promosi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diketahui bermain judi online. 

Dia juga menuturkan bahwa permasalahan Judol bukan hanya menjadi persoalan di Jakarta, namun sudah menjadi persoalan nasional. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro