Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta tidak akan memberikan kesempatan promosi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diketahui bermain judi online.
Hal ini diungkapkan baru-baru ini oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung menyusul temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dengan data aktivitas judi online paling banyak terjadi di wilayah Jakarta.
Jika nantinya terbukti ada ASN yang terlibat, Pramono menekankan bahwa langkah pembinaan dan perbaikan akan menjadi prioritas.
"Tetapi kalau memang sudah tidak ya tentunya kami akan mengambil tindakan untuk itu. Termasuk salah satunya tidak memberikan kesempatan promosi jabatan bagi yang bersangkutan," pungkas Pramono dalam acara penandatanganan MoU antara Pemprov Jakarta dengan PPATK dan LPSK di Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Meski demikian, Pramono menuturkan bahwa ASN sebelumnya akan dilakukan pembinaan dan perbaikan.
Pramono juga telah meminta Inspektorat untuk menelusuri data keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) Jakarta, jika memang ikut dalam aktivitas judi online.
Baca Juga
"Karena bagi kami yang pertama tentunya saya menganggap bahwa siapapun yang bermain judi online itu sebenarnya adalah korban. Sebenarnya. Karena gak ada yang namanya judi online itu akan menang, gak ada," ungkapnya.
Sebelumnya, Ivan menyebut bahwa pemain judi online di Jakarta mencapai 600.000 lebih. Warga Jakarta tercatat menyetor dana ke situs judi online hingga lebih dari Rp3 triliun.
"Dan angkanya itu deposit saja, jadi warga Bapak dan mohon maaf, ada juga internal macam-macam itu, lebih dari 3 triliun deposit saja, di satu tahun lalu saja. Transaksinya 17,5 juta kali transaksi," jelasnya dalam kesempatan tersebut.
Menurutnya, data tersebut menunjukkan ada potensi sumber daya masyarakat yang perlu diperhatikan. Karena itu, pemberantasan judi online dikatakan harus dilakukan.