.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi C DPRD Jakarta mengatakan hadirnya BUMD Parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Alief Bintang Haryadi berpendapat bahwa hal tersebut dapat terjadi jika BUMD Perparkiran dikelola secara profesional.
“Saya sangat mendukung wacana pembentukan BUMD Parkir ini,” tutur Alief dikutip dari keterangan resmi DPRD Jakarta, Senin (2/6/2025).
Menurutnya, kebutuhan akan penataan ruang dan sistem parkir di Jakarta semakin meningkat. Pembentukan BUMD Parkir dipandang sebagai solusi untuk mengurai kemacetan sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Terlebih jika BUMN Parkir dikelola dengan sistem yang transparan dan terintegrasi, potensi kebocoran pendapatan dari sektor parkir dapat diminimalisasi. Bahkan, kontribusi sektor ini bisa meningkatkan keuangan daerah.
Alief menjelaskan bahwa pendapatan Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dinas Perhubungan Jakarta hanya menentukan tarif Rp30 miliar per tahunnya. Padahal, UP Perparkiran punya kewenangan penuh.
Sedangkan, jika dibandingkan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, dengan menarik pajak off street sebesar 10% pihaknya dapat mencapai target Rp350 milyar per tahun.
“Kalau kita lihat potensi parkir di Jakarta itu sangat luar biasa,” tambah Alief.
Alief mengungkapkan, berdasarkan laporan berbagai pihak, sejumlah titik parkir di Jakarta dikuasai oleh pihak-pihak tidak resmi khususnya juru parkir liar yang menarik tarif tanpa otoritas. Hal ini tercermin dengan banyaknya keluhan warga terkait tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan.
Menurutnya, potensi kebocoran pendapatan parkir muncul dari beberapa faktor utama, seperti penggunaan sistem tunai yang masih dominan, minimnya pengawasan di lapangan, dan kurangnya transparansi dalam sistem kemitraan.
Dia kemudian menuturkan bahwa parkir merupakan urusan yang kecil, namun berdampak besar jika tidak dikelola dengan baik.
