Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyatakan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pariwisata yang diberikan Pemprov DKI agak sulit untuk masuk tahap pembahasan di paripurna karena buruknya detail penjelasan dan segmentasi raperda tersebut.
"Jadi kendalanya belum berani menentukan pariwisata apa yang ada di Jakarta. Makanya ke depan harus jelas, kalau di Bali ada Perda Kepariwisataan Budaya. DKI ini apa? Makanya, yang sekarang destinasinya masih banyak," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Selasa (18/8/2015).
Taufik menilai kajian segmentasi pariwisata untuk DKI penting untuk mengidentifikasi ciri khas DKI. Oleh sebab itu lambannya penyelesaian raperda ini dikarenakan belum ada kesamaan persepsi untuk penentuan identitas pariwisata DKI.
"Misalnya, ternyata DKI bukan Pariwisata Kebudayaan. Atau belanja? DKI sepertinya bukan tempat pariwisata perbelanjaan," sambungnya.
Taufik ingin melihat pentingnya segmentasi dari Pemprov DKI terkait destinasi apa yang dijual kepada calon wisatawan sebagai upaya mencocokkan.
"Jangan seolah-olah semua mau diraup, seolah-olah kita menjadi wisata belanja, wisata budaya, tidak fokus nanti dibangunnya. Ini saya katakan karena pariwisata DKI tertinggal dari segi regulasi hingga koordinasi," ungkap Taufik.
Rencananya Raperda Pariwisata akan diparipurnakan pekan ini, seusai paripurna Perda Pelestarian Kebudayaan Betawi.
"Raperda Pariwisata dalam proses final, ada finalisasi bahasa, minggu ini akan diselesaikan. Kalau Raperda Zonasi belum. Dia tidak sepaket dengan Raperda Pelestarian Budaya Betawi," kata Taufik.
