Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara tentang mangkirnya pihak eksekutif dalam rapat Badan Musyawarah di DPRD DKI (26/5/2015).
"Saya tidak tahu. Kalau saya tidak mungkin tidak datang. Mungkin koordinasi saja saya belum tanya jelas. Makanya tidak mungkin tidak datang, nah undangannya masuk ke mana?!Saya tidak tahu," ungkapnya.
Prasetyo Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI menuding keterlambatan Bamus perlu ditanyakan kepada pihak eksekutif yang menurutnya kerap mangkir dalam jadwal Bamus. Pasalnya pada (21/5/2015) Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Sri Rahayu mangkir dalam undangan Bamus di DPRD DKI.
"Ya sampai kapan harus ditanyakan kepada eksekutif gimana tindak lanjutnya, dia tidak datang semua. Ini yang penting di kita, untuk penentuan," ujar Prasetyo di Balai Kota (25/5/2015).
Prasetyo menilai ada enam pimpinan yang tidak datang dalam rapat Bamus, padahal ini adalah rapat yang penting. Dia mengaku bagaimana bisa DPRD DKI dan Pemprov DKI bisa berkolaborasi dengan baik jika dalam pembahasan-pembahasan sebagian pimpinan yang diundang kerap mangkir.
Padahal Bamus tersebut akan membahas Raperda tentang Zonasi Laut dan Wilayah-Wilayah Pesisir, Raperda Kepariwisataan, dan Raperda Pelestarian Kebudayaan Betawi.[]
