.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta masih mengkaji sejumlah opsi skema pelepasan saham Perumda PAM Jaya.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan, terdapat dua opsi yang tengah dipertimbangkan apabila cakupan layanan PAM Jaya berhasil mencapai 100% pada 2029, yakni melalui IPO atau menjalin kemitraan strategis (strategic partner).
“Tetapi sekarang ini kita lagi kaji yang mendalam, karena apapun air ini kan berbeda,” tutur Pramono ketika ditemui di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).
Pramono menegaskan bahwa pihaknya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan hal ini.
“Sehingga dengan demikian dalam memutuskan apakah IPO atau strategic partner, kita putuskan dengan hati-hati,” tutur Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menyampaikan bahwa apabila PAM Jaya memutuskan untuk melantai di bursa dan melepas sekitar 20% saham, potensi dana segar yang bisa diperoleh diperkirakan mencapai hingga Rp8 triliun.
Baca Juga
“Kemungkinan kalau di-IPO kan akan dapat dana fresh, kalau melepas 20% ya. Mungkin sekitar Rp6-8 triliun,” tutur Pramono.
Sebagai informasi, pernyataan ini disampaikan oleh Pramono ketika Pemprov Jakarta telah menerima paparan peta jalan IPO dari Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin.
“Jadi hari ini ada rapat khusus tentang PAM JAYA. Roadmapnya dan juga apa yang menjadi handicap, apa yang menjadi barrier dari apa yang akan dilakukan,” tutur Pramono kepada awak media di Balaikota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (5/5).
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Pramono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pekan lalu, bahwa PAM Jaya merupakan salah satu BUMD yang berpotensi melantai di bursa.
“Saya terus terang kalau saya sudah sampaikan ke publik pasti saya kejar dan saya akan fasilitasi untuk bisa segera dilakukan,” tutur Pramono.
Arief sendiri sebelumnya juga menuturkan bahwa pembahasan roadmap tersebut merupakan seputar rangkaian menuju IPO.
“Pastinya lebih banyak aspek legal ya [dalam pembahasan roadmap IPO]. Selain bisnis itu sendiri dan infrastruktur perusahaan,” tutur Arief ketika ditemui di kawasan Kebon Bawang, Jakarta Utara, Senin (5/5).
