Bisnis.com, JAKARTA -- Kasus Bank DKI menjadi sorotan karena berbarengan dengan rencana perseroan melakukan initial public offering alias IPO. Kebocoran sistem ini bahkan dianggap telah menyebabkan miliaran dana di bank pelat merah itu melayang.
Melansir Antara, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengatakan pihaknya telah melakukan uji forensik untuk memecahkan masalah Bank DKI. Proses uji forensik itu dilakukan oleh lembaga IBM.
“Progresnya adalah bahwa forensik sudah dilakukan oleh lembaga yang kita tunjuk. Kalau Pak Gubernur menyampaikan kan, lembaga internasional gitu ya. Saya buka saja, kami dibantu oleh IBM untuk melakukan forensik ini,” kata Agus
Agus memaparkab bahwa proses forensik sudah dilakukan dan sudah selesai. Menurut Agus, hasilnya sudah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dipelajari lebih lanjut.
Dari hasil forensik tersebut, kata Agus, ditemukan beberapa titik yang harus diperbaiki. Agus menjelaskan terdapat kelemahan-kelemahan baik di Bank DKI maupun di pihak ketiga.
“Jadi bukan hanya di Bank DKI saja, tapi juga ada kelemahan di pihak ketiga yang harus diperbaiki. Hasil forensik ini sudah kita serahkan dan Bareskrim juga sudah masuk seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur juga,” kata Agus.
Baca Juga
Selain melakukan proses forensik, Agus mengatakan pihaknya juga sudah melakukan perbaikan dan penguatan di sistem. Agus juga menuturkan bahwa, pihaknya juga akan dibantu oleh pihak regulator untuk memvalidasi bahwa perbaikan yang dilakukan sudah benar-benar baik dan sudah siap untuk bisa dibuka kembali.
“Dan saat ini progresnya masih sedang di tahap itu. Mudah-mudahan kalau ini bisa berjalan cepat, minggu ini kita bisa segera buka. Tapi kami belum bisa menjanjikan karena nanti tim, baik tim internal, IBM maupun tim lain itu akan bareng-bareng untuk memvalidasi apa-apa yang sudah kita kerjakan dan kita perbaiki,” kata Agus.
Pramono Minta Pengawalan IPO
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara perihal peluang PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) untuk melakukan pencatatan saham perdana alias initial public offering alias IPO.
Dalam acara pengukuhan Edwin Nurhadi selaku Kepala Kantor OJK Jabodebek menggantikan Roberto Akyuwen, Pramono mengapresiasi sinergi antara Pemprov DKI dengan OJK.
Dia lantas berharap agar OJK Jabodebek dapat menjalankan fungsi pengawasan dan advisory secara optimal, termasuk dalam mengawal rencana IPO Bank DKI dan pengembangan sistem keuangan daerah yang sehat dan inklusif.
“Secara khusus, saya mendoakan kepada Pak Edwin dan jajaran mudah-mudahan membawa kebaikan, keberhasilan di Jakarta ini karena memang tantangan ekonomi yang sedang terjadi. Kita tahu bersama tidak sedang baik-baik saja, jadi ini menjadi tantangan yang cukup menantang bagi kita semua,” katanya sebagaimana dikutip dari siaran pers, Jumat (18/4/2025).
Tak hanya Bank DKI, Kantor OJK Jabodebek juga berperan mengawasi 125 Bank Perekonomian Rakyat (BPR), 16 BPR Syariah, serta menjalankan fungsi koordinasi dengan Kantor OJK Provinsi Banten.
Sebagai pusat perekonomian nasional, wilayah Jabodebek tercatat mengelola lebih dari separuh aset lembaga jasa keuangan nasional.
Kantor OJK Jabodebek juga menjalankan peran strategis dalam literasi dan inklusi keuangan, pelindungan konsumen, komunikasi publik, serta koordinasi analisis ekonomi dan keuangan regional.
Kantor OJK Jabodebek diharapkan menjadi andalan dalam menerjemahkan kebijakan OJK di daerah serta memperkuat peran sektor jasa keuangan di wilayah terkait, termasuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.
Edwin Nurhadi Jadi Kepala OJK Jabodebek
Adapun, OJK resmi mengukuhkan Edwin Nurhadi sebagai Kepala OJK Jabodebek pada Kamis (17/4/2025) di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Selain pimpinan OJK dan Gubernur DKI, acara tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta dan pimpinan industri jasa keuangan wilayah Jabodebek.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan pentingnya peran Kantor OJK Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan OJK di tingkat regional.
Mahendra menyampaikan bahwa peningkatan kompleksitas tugas OJK setelah disahkannya UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menuntut penguatan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Kebijakan dan program strategis OJK hanya akan berhasil apabila dijalankan melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Wacana Perombakan Direksi
Sementara itu, Pemprov Jakarta tak menepis kemungkinan adanya perombakan direksi di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.
Staf Khusus Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menuturkan bahwa pihaknya tengah memantau seluruh BUMD Jakarta.
Sebab demikian, Dia menegaskan bahwa pihaknya tak hanya memantau Bank DKI saja, menimbang bank BUMD tersebut menghadapi kasus mengenai penarikan transaksi, rebranding, hingga rencana melantai di bursa saham atau Initial Public Offering (IPO).
Kendati demikian, menurut Chico, potensi perombakan di direksi BUMD lainnya mungkin saja terjadi.
“Mungkin, mungkin [ada potensi penggantian direksi BUMD lainnya],” tutur Chico di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).
Chico menegaskan bahwa pergantian direksi tak selalu dilakukan saat ada masalah. Contohnya, pergantian dapat dilakukan untuk penyegaran.
“Bukan hanya terkait dengan karena bermasalah aja ya. Memang kadang-kadang kan ada perlu penyegaran, perlu me-reset lah ya. Mau lakukan perubahan kan tentunya personel-personelnya juga nanti akan dievaluasi,” tuturnya.
Adapun, dia juga menyinggung pernyataan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya menyebut adanya “suara-suara” bahwa sejumlah posisi direksi di BUMD merupakan hasil titipan.
Menurutnya, Pemprov kini menegaskan agar praktik seperti itu tidak boleh terjadi lagi ke depan, agar tata kelola perusahaan sehat. Orang yang duduk di posisi tersebut juga haruslah orang yang mampu.
“Kedepannya siapapun yang duduk di posisi manapun, baik Direksi dan Komisaris, sewajarnya memang harus orang yang memahami bidang usaha, perusahaan tersebut,” jelasnya.
