Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahun (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyesalkan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) atas perintah penolakan usul kenaikan tunjangan dewan pada APBD DKI 2021.
Pasalnya, perwakilan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang tergabung dalam Pansus menyetujui seluruh pembahasan dalam setiap rapat Pansus dan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) terkait penyusunan rencana kerja 2021.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapimgab RKT DPRD DKI. Tapi, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan pencitraan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus. Ini namanya merusak institusi," ujar Taufik, Selasa (1/12/2020).
Politisi Partai Gerindra tersebut menjelaskan anggaran Rp888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 hingga saat ini masih dalam bentuk draf usulan.
Menurutnya, anggaran tersebut tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI. Taufik mengatakan angka itu merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun.
"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," imbuhnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan perwakilan Fraksi PSI seharusnya berdebat di dalam forum DPRD DKI dan tidak perlu pencitraan menolak RKT.
Pasalnya, fraksi PSI DKI Jakarta sudah menerima dan setuju semua kegiatan dewan selama setahun dengan anggaran Rp888,6 miliar.
"Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyak lah. Kalau mau manggung ya, silahkan. Di luar cerita begini begono. Saya tegaskan semua fraksi telah menyepakati," kata Taufik.
Seperti diketahui, RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI. Anggaran Rp888 miliar sudah mencakup semua item kegiatan secara satuan. Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju," tegasnya.
