Bisnis.com, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik menilai reformasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini belum tepat karena jumlah Pelaksana Tugas masih banyak.
Seperti diketahui, posisi Pelaksana Tugas (Plt) pada Selasa (25/9/2018) bertambah tiga jabatan berkat perombakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Tiga posisi tersebut, yakni Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Kehutanan, serta Dinas Perindustrian dan Energi.
Penambahan ini memperpanjang catatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang mempertahankan formasi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dengan banyak Plt.
Posisi kepala dinas yang diisi oleh Plt antara lain Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, serta Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti (Usakti), Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa banyaknya Plt menunjukan reformasi pejabat di lingkungan Pemprov DKI tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, hal ini dapat berdampak pada berkurangnya pelayanan Pemprov DKI terhadap publik .
Baca Juga
"Banyaknya Plt ini membuat SKPD tersebut tidak bekerja maksimal dan sepenuh hari," kata Trubus kepada Bisnis, Selasa (25/9/2018).
Dia mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang berani merombak pejabat di lingkungannya. Hal ini berdasarkan kinerja pejabat di pemerintah daerah tersebut sebelumnya terbilang kurang mumpuni. Namun, perombakan ini terkesan setengah-setengah dilakukan oleh Pemprov DKI.
Dia menyarankan agar segera terjadi pelantikan untuk posisi kepala dinas definitif (tetap/pasti). "Bila Plt atau sementara, dia bersikap masa bodoh terhadap pembangunan karena beranggapan seharusnya proyek itu tanggung jawab kepala dinas," jelasnya.
Sikap masa bodoh ini, menurut Trubus dapat terlihat dari serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhitung masih rendah. Padahal, program dalam APBD tahun ini telah mencapai hingga bulan kesembilan tahun ini.
Bisnis mencatat, serapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung Pemprov DKI baru mencapai sekitar Rp33,76 triliun. Jumlah tersebut baru mencapai sebesar 47,44% dari target serapan anggaran belanja langsung dan tidak langsung 2018 mencapai Rp71,16 triliun.
Dia menyarankan agar proses lelang jabatan yang sedang berlangsung di lingkungan Pemprov DKI dapat segera memberikan hasil. Trubus mengingatkan bila pengangkatan ini tertunda maka semua pihak akan lebih sibuk dengan agenda kampanye pada tahun politik.
Kesibukan ini yang membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tidak fokus untuk mengawal kembali serapan anggaran 2018.
"Percepat proses lelang jabatan, jangan sampai DPRD DKI sibuk untuk masa kampanye," imbuhnya.
