Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) akan ditawarkan kepada perusahaan BUMN seiring akan disetopnya anggaran dari pemerintah.
Menurutnya, RPTRA program yang sangat sukses dan layak dilanjutkan. Pemerintah punya keberpihakan kepada kelurahan yang belum memiliki ruang terbuka, baik RPTRA maupun RTH.
"Pemprov DKI ada keterbatasan pengadaan lahannya. Makanya, kami mau buka juga kepada pihak pihak lain, dari private, kelompok masyarakat, maupun dunia usaha yang bisa juga nanti bekerja sama. Termasuk BUMN," katanya di Balai Kota, Kamis (8/3/2018).
Sandi menuturkan perusahaan pelat merah di Jakarta banyak memiliki lahan yang belum terpakai. Karena itu, Sandi berencana membuat skema kerja sama yang sifatnya sementara atau temporer.
Secara garis besar, lahan RPTRA tetap dikuasai oleh swasta. Perusahaan juga bertanggung jawab memelihara sarana dan prasarana yang dibangun. Selain itu, jika ada perusahaan yang berminat, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan memberikan insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB).
"Bisa juga sebagian lahan tersebut bisa dipakai untuk mengiklankan produk atau layanan mereka. Mungkin 20%-30% dari total lahan," ungkapnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Sandi menegaskan dirinya tidak menyukai pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) dengan menggunakan corporate social responsibility (CSR). Pasalnya, Sandiaga menilai, program CSR hanya sebuah kedok untuk sebuah iklan.
Politikus Partai Gerindra ini menerangkan dia lebih menyukai pengembang yang menyatakan secara terang-terangan jika ingin melakukan branding dengan bantuan CSR.
Seperti diketahui, pembangunan RPTRA yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada mulanya merupakan proyek CSR perusahaan.
Namun, Pemprov DKI menganggarkan dana di APBD untuk membebaskan lahan dan membangun fasilitas RPTRA.
Tercatat, total RPTRA yang sudah terbangun di Ibu Kota saat ini mencapai 292 lokasi. Sebanyak 223 RPTRA yang dibangun dengan dana APBD 2017. Di luar jumlah itu, ada juga 67 RPTRA yang dibangun menggunakan dana CSR. Untuk RPTRA yang dibangun pihak swasta (SCR), Pemprov DKI memperkenankan pemasangan nama dan atau logo perusahaan di RPTRA yang dibangun.
