Bisnis.com, JAKARTA - Penghentian anggaran pengadaan lahan ruang publik terbuka ramah anak (RPTRA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) 2017 diharapkan tidak mempengaruhi keberlanjutan program unggulan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI Jakarta, mengatakan permasalahan terkait anggaran pengadaan lahan RPTRA dapat diselesaikan dengan adanya sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dengan wali kota.
"Saya tetap minta RPTRA diteruskan karena ini program yang baik," ujarnya di Balai Kota, Selasa (29/8/2017).
Djarot menyayangkan kelalaian dalam proses pengisian nomenklatur dan e-komponen yang menyebabkan anggaran pengadaan lahan untuk RPTRA harus dihentikan.
"Kami sebagai PLH mengeluarkan nomenklatur. Tapi, itu ternyata BPAD belum memasukkan komponennya. Harusnya wali kota proaktif, untuk memasukkan e-komponen," tukasnya.
Isi dari e-komponen yang harus dipenuhi oleh wali kota antara lain nilai dari kantor jasa penilai publik (kjpp), appraisal, dan hasil pengukuran lahan yang akan diambil alih.
Baca Juga
Menurut Djarot, rata-rata wali kota kesulitan menginput data disebabkan oleh jangka waktu yang terlalu pendek, serta sistem penyusunan yang belum siap.
"Kemarin keputusannya di Badan Anggaran dimatiin [pengadaan lahan RPTRA]," ujarnya.
Djarot menambahkan saat ini Kementerian Dalam Negeri sedang mengevaluasi potensi agar anggaran tersebut dapat dihidupkan kembali, namun dengan konsekuensi pengurangan nilai anggaran dari program lain yang akan dikerjakan oleh Pemprov dalam APBD-P 2017.
