Bisnis.com, JAKARTA -- KPK tak mau pusing atas ancaman yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, jika KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di RS Sumber Waras.
"Kami belum ada pernyataan resmi apapun terkait RS Sumber Waras. Apa pun sikapnya (Ahok) harus diapresiasi sebagai suatu kewajaran saja," ujar Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji, Jumat (27/11/2015).
Indriyanto menambahkan, KPK tidak mau menduga-duga terkait unsur pidana dalam kasus pembelian lahan rumah sakit yang sedianya akan dijadikan rumah sakit kanker tersebut.
"Hasil audit investigasi BPK saja belum ada pada kami," ujar Indriyanto.
Audit investigasi BPK terkait pembelian lahan rumah sakit seluas 3,7 hektare tersebut baru akan diterima KPK awal Desember 2015. Hasil audit BPK akan dikaji dan dijadikan pertimbangan oleh KPK untuk menaikkan status kasus tersebut.
BPK telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk membatalkan transaksi jual beli tanah Sumber Waras. Jika tidak bisa dibatalkan, uang yang telah dibayarkan diminta untuk dikembalikan senilai Rp191 miliar. Namun, rekomendasi dari BPK tersebut tidak dijalankan oleh Pemprov DKI.
Sebelumnya, Ahok menyatakan jika pada akhirnya dia harus terserat ke Komisi Pemberantasan Korupsi maka itu menandakan dia telah melawan hampir semua institusi.
"Kalau nanti saya juga terpaksa harus melawan KPK, ya sudah. Saya akan lawan, kalau begitu lengkap sudah semua lembaga di republik ini saya lawan," ujar Ahok.
