Warga Bukit Duri pun resah mendengar kabar-kabar yang tak pernah diikuti konfirmasi secara resmi oleh pemerintah itu. Selama ini, tak ada petugas dari kecamatan atau kelurahan yang menyosialisasikan rencana normalisasi tersebut di kampung mereka.
“Kalaupun mau digusur, kami tak ingin bentrok seperti Kampung Pulo,” kata Jack Jasandi, Ketua RT 05 RW 12 Bukit Duri, Senin (7/9/2015).
Keresahan ini sampai juga ke telinga Ahmad Yani, anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Yani datang ke Bukit Duri dua pekan lalu ditemani anggota Fraksi PKS lainnya, Rifkoh Abriani. Pertemuan dengan tokoh masyarakat dan ketua-ketua RT itu berlangsung di Masjid Al-Hidayah, RT 05 RW 12.
Kepada warga Bukit Duri, Yani menyarankan agar mereka mengikuti proses yang ada. Seusai dengan prosedur, kata dia, jika benar akan ada penggusuran, pemerintah pasti melakukan sosialisasi.
“Saya minta penduduk datang saat sosialisasi dan menyampaikan nilai ganti rugi yang mereka inginkan,” kata dia.
Yani bersedia menjembatani pertemuan dengan Gubernur Ahok jika sosialisasi yang diadakan belum mengakomodasi keinginan masyarakat.
“Kami diberi tahu bahwa pembangunan rumah susun itu tidak memungkinkan karena Jakarta tak punya lahannya," tuturnya.
