Bisnis.com, JAKARTA - Ancaman DPRD DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mencabut izin reklamasi 17 pulau berimbas pada terhambatnya kelanjutan beberapa Raperda.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan DKI Jakarta (Bappeda) Tuti Kusumati mengaku jika Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak ada kaitannya dengan reklamasi.
Meskipun begitu ancaman DPRD DKI tidak mengarah kepadaRaperda Rencana Tata Ruang Strategis Pantai Utara Jakarta (Raperda Pantura). Tuti mengaku sebenarnya terkait langsung dengan reklamasi 17 pulau adalah Raperda Pantura.
Tuti pun belum berani berkomentar jika DPRD DKI menolak membahas Raperda Pantura. "Ya sesuatu yang sifatnya tidak pasti apakah itu bisa diartikan sikap resmi DPRD atau tidak kita ya belum bisa berandai andai," ungkapnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya proyek reklamasi 17 pulau di Pantai Utara Jakarta masih akan menghadapi beberapa kendala. Pasalnya, DPRD DKI Jakarta tidak akan mengizinkan pembangunan jika Ahok tidak membatalkan megaproyek tersebut.
