Bisnis.com, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai kisruh antara DPRD DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berawal dari konflik dalam penyusunan APBD.
Kisruh itu kemudian berlanjut pada penggunaan hak angket oleh DPRD DKI dan rencana meneruskannya dengan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Ahok. Namun penggunaan HMP itu masih bergantung karena Ahok mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang tidak harmonis antara keduanya," kata Lucius Karus, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI).
Menurut dia, DPRD harus membuktikan sikap Ahok yang kurang komunikatif dalam pembahasan APBD."HMP bisa saja tidak akan menjatuhkan Ahok, tetapi sebaliknya mengembalikan fungsi dan porsi DPRD pada porsi yang sebenarnya".
