Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPRD DKI Masih Salah Bilang Angka Kemiskinan Naik Sedikit

Pembahasan rapor kerja Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaj Purnama (Ahok) salah satunya adalah angka kemiskinan yang meningkat di Jakarta. Ahok menilai DPRD tidak memperhitungkan angka kemiskinan meningkat dikarenakan inflasi selama 2014.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membacakan laporan pertanggungjawaban di DPRD DKI Jakarta/beritajakarta.com
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membacakan laporan pertanggungjawaban di DPRD DKI Jakarta/beritajakarta.com
Bisnis.com, JAKARTA - Pembahasan rapor kerja Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaj Purnama (Ahok) salah satunya adalah angka kemiskinan yang meningkat di Jakarta. Ahok menilai DPRD tidak memperhitungkan angka kemiskinan meningkat dikarenakan inflasi selama 2014.
 
"Angka kemiskinan naik sedikit. Kenapa? Karena dasarnya terjadi karena inflasi akibat naiknya bbm. Jadi angka kemiskinan gunakan 2.500 kalori itu pun saya tidak setuju, itu hanya sekitar 450 ribuan," ujar Ahok di Balai Kota.
 
Ahok menjabarkan bahwa angka kemiskinan DKI lebih tinggi dari 4%.
 
"Angka kemiskinan DKI versi kami itu 17%, ketika menggunakan 2,4 juta kebutuhan hidup cukup satu orang. Jadi orang Jakarta yag hidup di bawah angka kebutuhan hidup cukup adalah 17% atau 1,7 juta jiwa.
Jadi lebih besar daripada 4%. DPRD masih salah bilang cuma naik sedikit," jelasnya.
 
Adapun beberapa rapor merah Ahok dari sepuluh poin yang dibacakan Pantas Nainggolan, anggota dewan Komisi E DPRD DKI Jakarta sebagai berikut:
1. Pendapatan tercapai hanya 66,80% atau Rp43.447.856.485.934 dari rencana Rp65.042.099.407.000.
 
2. Belanja yang hanya teralisasi 59,32% merupakan belanja terendah Ibukota Negara, dan jika belanja teralisasi 100% maka akan terdapat devisit anggaran Rp20 triliun
 
3. Di sektor pembiayaan realisasi PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) hanya 43,62% yang terdiri dari kegagalan realisasi PMP untuk PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT PAM Jaya dan PT Food Station
 
4. Kenaikan NJOP yang semena-mena tanpa perhitungan yang matang sangat memberatkan beban rakyat, maka agar dikembalikan seperti 2013.
 
5. Kenaikan angka kemiskinan dari 371.000 pada 2013 meningkat menjadi 412.000 pada 2014, menunjukkan kegagalan Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam menyejahterakan masyarakat

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper