Bisnis.com, JAKARTA -Pertemuan mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi rupanya juga membahas soal Hak Menyatakan Pendapat.
Ahok mengakui pertemuannya hari ini dengan Presiden Joko Widodo dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi salah satunya menyoal tentang hak menyatakan pendapat (HMP) DPRD DKI Jakarta yang belum pasti diselenggarakan serta tergantung sidang paripurna.
Di sisi lain, Ahok mengaku sudah mengantongi janji bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan menolak HMP.
"Iya terkait HMP, Pak Jokowi sudah bilang tidak akan meneruskan HMP. Ya itu saja," ungkapnya.
Ahok mengaku dalam pertemuan tersebut Jokowi meminta tak hanya PDI Perjuangan tetapi juga Partai NasDem, Partai Hanura, PAN, PKB, dan Partai Golkar untuk sama-sama bekerjasama. "Jadi kerjasama saja, mengawasi kinerja APBD kami, sesuai e-musrenbang dan e-budgeting," tambahnya.
Ahok mengaku persetujuan itu datang sebagai insiatif dari Jokowi pribadi kepada Prasetyo Edi Marsudi.
Ahok mengaku dalam pertemuan selama satu setengah jam secara prinsip Prasetyo selaku pimpinan DPRD akan menjalankan paripurna, tetapi PDI Perjuangan tidak akan hadir.
"Karena membutuhkan 3/4 anggota baru bisa jalankan paripurna. Mau hak angket 20 orang silakan, tetapi mereka (PDIP) tidak akan hadir," jelas Ahok.
