Kabar24.com, JAKARTA - Saat mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Presiden Joko Widodo memberi kesempatan dua-duanya bicara kepada awak media.
Prasetyo sudah melaporkan kepada Jokowi apa yang sebenarnya terjadi di Balaikota. Pihaknya menginginkan tidak ada lagi konflik yang berujung terhambatnya program DKI lantaran penetapan APBD 2015 berlarut larut.
"Saya laporkan ke presiden. Situasi Jakarta seperti ini, kita mau kerja, ke depan mau lebih baik. Enggak ada ibu kota negara jadi sesuatu seperti ini," katanya di teras Istana Merdeka Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/4/2015).
Prasetyo pun meminta kepada media agar tidak menjadi provokator yang memancing beragam opini yang mempengaruhi wakil rakyat di dewan. "Saya minta rekan media jangan provokasi. Yang ada ngomong A, ini ngomong B, enggak selesai, Jakarta perlu kerja," jelas politikus PDI Perjuangan tersebut.
Konflik di Balaikota DKI bermula dari pengajuan RAPBD DKI kepada Kemendagri oleh Gubernur Ahok berbeda dengan hasil pembahasan bersama legislatif. Alhasil dewan menggulirkan hak angket disusul Hak Menyatakan Pendapat yang berpotensi pemakzulan Gubernur.
Prasetyo mewakili Fraksi PDI Perjuangan, tidak ada upaya pemakzulan. Sedangkan sebagai ketua dewan, Pras akan menyikapi HMP dengan melakukan kajian bersama pimpinan DPRD dan fraksi lebih dulu.
Ia pun belum bisa bicara banyak karena baru saja pulang dari Kongres IV PDI Perjuangan di Bali. Intinya Pras menginginkan ke depan Jakarta bisa langsung bekerja untuk menjalankan program dan untuk masyarakat.
"Masalah batas waktu kan saya baru pulang dari Kongres, saya belum baca ini, maka saya kira ini dikaji dulu. PDI-P tidak ada maksud pemakzulan. Saya ke depan ini mau bekerja, enggak ada pertanyaan yang akhirnya saya ngomong A dan B, saya mau kerja," ujarnya.
