Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin menilai jawaban yang dikeluarkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tidak pernah membuat sejuk suasana yang panas antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sejak disahkannya APBD 2015.
Dia mencontohkan respons Basuki soal ujung pelaksanaan hak menyatakan pendapat (HMP).
Selamat menyayangkan sikap Basuki yang malah medorong-dorong hasil penyelidikan ini untuk segera dibawa ke Mahkamah Agung dan menilai DPRD takut mengambil langkah cepat. Jawaban Basuki dinilai sebagai sindiran saja.
"Childish ya, sayang. Kalau sudah kapasitas Gubernur, seharusnya enggak mengarah seperti itu," ujar Selamat, Rabu (8/4).
Selamat mengatakan Ahok (sapaan Basuki) merupakan fasilitator utama dalam kisruh ini.
Seharusnya, Ahok dapat lebih bijak lagi menyikapi polemiknya bersama DPRD dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan panas. Selamat mengatakan, stabilitas politik terganggu karena itu.
"Sudahilah hal-hal yang sifatnya kontroversi. Belajar sama-sama menghargai mekanisme organisasi dan kelembagaan. Cari solusi yang baik untuk Jakarta," tambah Selamat.
Hal tersebut yang membuat Fraksi PKS bersikap hati-hati dalam menentukan langkah persetujuan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Ahok.
Selamat mengatakan terlalu cepat menentukan sikap fraksi dalam mendukung atau tidak mendukung HMP, akan menambah kesan "panas" dalam masalah ini.
Sementara itu, terlihat bahwa internal DPRD terpecah. Fraksi PKS punya keinginan untuk membahas hal ini bersama-sama terlebih dahulu.
"PKS paham suasana seperti ini. Kita engga mau gegabah," ujar Selamat.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak gentar menghadapi ancaman pemakzulan.
Seharusnya, kata Basuki, DPRD DKI bisa langsung memutuskan hak menyatakan pendapat (HMP) pada saat paripurna keputusan hak angket pada Senin kemarin.
Basuki pun mengaku santai jika nantinya permasalahan ini bermuara ke Mahkamah Agung
