Bisnis.com, JAKARTA – DPRD DKI Jakarta memberi sinyal kemungkinan laporan keterangan pertanggungjawaban Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta akan ditolak.
Hal tersebut disampaikan Prabowo Sunirman, Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta usai rapat paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta, Senin (6/4/2015).
Menurutnya LKPJ yang telah disampaikan Ahok - sapaan akrab Basuki - menunjukkan kegagalannya sebagai kepala daerah, lantaran penyerapan dan realisasi belanja daerah yang minim.
"LKPJ itu menunjukkan kegagalan Ahok," tuturnya.
Menurutnya penyerapan anggaran tidak sempurna dan keterangan yang disampaikan tidak ada perbandingannya antara realisasi dengan target yang dibuat sejak awal.
"Jadi gini, alokasi anggarannya sekian dan tercapai sekian. Itu kan memang harus dikemukakan. Seharunya dia secara gentle mengatakan saya mengalami kegagalan, tidak tercapai ini atau itu," tuturnya.
Pihaknya menyayangkan hal itu tidak disampaikan dalam sidang paripurna dengan agenda penyampaian LKPJ pertama tersebut yang belum merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Harusnya disampaikan rinci, misalnya target pencapaian pajak kendaraan tercapai sekian triliun, lalu realisasinya seberapa. Alasannya apa. Itu tidak kelihatan dalam laporannya dia," tuturnya.
Koreksi
Prabowo mengaku memerhatikan beberapa hal untuk diberikan koreksi khusus, seperti penanganan banjir, transportasi, serta pencapaian-pencapaian target yang tidak terpenuhi lainnya.
"Tadi kan nggak ada kalimat Ahok merasa gagal di banjir atau yang lainnya," tuturnya.
Menurutnya, sebagai komandan Ahok bisa dinilai salah atas kurang baiknya kinerja Pemprov DKI Jakarta tahun lalu tersebut dan justru bukan menyalahkan orang lain, terutama anak buahnya.
"Bukan anak buahnya, karena dia tidak memotivasi. Seharusnya dia memotiviasi anak buahnya. Jangan ditakut-takuti pemecatan. Kalau anak buah salah, berarti komandannya lebih salah lagi," tuturnya.
Pihaknya mencontohkan bahwa hal itu seperti memimpin perusahaan, yakni apabila manajemennya buruk, maka ketika gagal, bukan anak buah yang gagal, tetapi pimpinan yang gagal.
Dia bahkan memberi sinyal bahwa tidak menutup kemungkinan laporan keterangan pertanggungjawaban Ahok tersebut bakal ditolak oleh DPRD DKI Jakarta, lantaran sejumlah catatan tersebut.
"Tidak tertutup kemungkinan akan ditolak. Tapi penolakan ini tidak sekarang. Penolakan dapat diberikan menunggu hasil laporan audit BPK," tuturnya.
Pasca-penyampaian LKPJ yang pertama tersebut, anggota Dewan segera membahasnya dalam komisi-komisi terkait.
"Kali ini memang laporan pertama, nanti ada laporan lanjutan hasil audit BPK," tuturnya.
Menurutnya yang terpenting adalah laporan auditnya tersebut karena lebih jelas, seperti seberapa besar angka silpa maupun pendapatannya.
"Masih berubah-ubah angkanya. Audit harusnya selesai bulan Mei, nanti ada lagi LKPJ dia berdasarkan audit BPK," tuturnya.
