Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut DPRD DKI salah menafsirkan hasil evaluasi APBD 2015 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mencantumkan lima perusahaan beserta nilai ekuitas masing-masing.
Salah baca itu berdampak pada pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang mengatakan bahwa nilai ekuitas perusahaan itu berpotensi sebagai anggaran siluman.
“Itu dia salah sekali membaca surat Mendagri. Di situ sebenarnya ditulis total penyertaan modal kepada 5 BUMD ini sebanyak itu. Contoh ada RS Haji, total Rp100 miliar lebih. Pemda DKI pernah nyetor Rp52 miliar, bukan berarti tahun ini setor,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD DKI menemukan adanya lima BUMD yang mendapatkan penyertaan modal pemerintah pada APBD 2015 berdasarkan hasil evaluasi dari Kemendagri. Padahal, kelima BUMD tersebut tidak pernah dibahas sebelumnya dengan dewan untuk memperoleh suntikan modal.
“BUMD yang dapat PMP cuma tiga, PT MRT, Transjakarta sama Bank DKI. Tapi kok dari dokumen yang disodorin mereka ke Kemendagri, ada BUMD yang ditidak dibahas, nongol. Kan ini yang harusnya dibilang siluman," ucap Prasetio.
Kemendagri pada halaman lima dokumen evaluasi bukan menulis jumlah suntikan modal, namun nilai ekuitas perusahaan, masing-masing PD Dharma Jaya sebesar Rp51,7 miliar, PT Ratax Armada Rp5,5 miliar, PT Cemani Toka Rp112,96 miliar, PT Grahasahari Surya Jaya Rp48,87 miliar dan PT RS Haji Jakarta Rp100,3 miliar.
Tahun ini, penyediaan anggaran investasi kepada BUMD yang tertera di halaman 113 pada evaluasi Kemendagri diberikan kepada PT Mass Rapid Transportation (MRT) sebesar Rp4,6 triliun dan PT Transportasi Jakarta memperoleh Rp1 triliun.
"Halaman 113 [dokumen evaluasi APBD dari Kemendagri] baru PMP terdiri dari MRT Rp4,6 triliun, PT Transjakarta Rp1 triliun. Halaman 5 dan 113 berbeda," ucap Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
