Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tidak ada lagi usulan di tengah proses penyelesaian anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Menurutnya, usulan program dan kegiatan harus muncul dengan sistem bottom-up atau dari bawah ke atas. Caranya, melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Pasalnya, saat itulah usulan diperkenankan muncul.
"Enggak ada lagi tengah jalan motong, tengah jalan motong enggak ada lagi. Itu kita udah tegaskan," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota, Senin (16/3/2015).
Menurutnya, usulan program dan kegiatan harus muncul dengan sistem bottom-up atau dari bawah ke atas. Caranya, melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Pasalnya, saat itulah usulan diperkenankan muncul.
"Enggak ada lagi tengah jalan motong, tengah jalan motong enggak ada lagi. Itu kita udah tegaskan," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balai Kota, Senin (16/3/2015).
Adapun, usulan yang diajukan adalah yang benar-benar dibutuhkan warga. Bukan dengan menitipkan pokok-pokok pikiran yang condong pada kepentingan lain.
Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur itu meminta agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tak perlu mengikuti langkah anggota Dewan yang masih melakukan tindakann demikian.
"Saya pikir kita udah mesti kita stop, dalam rapim saya tegaskan satu sen pun tidak boleh oknum DPRD titip apapun," tuturnya.
Seperti diketahui, dari penelusuran yang dilakukannya dari APBD 2012 sampai dengan 2015 ditemukan anggaran yang dinilai berasal dari pokir senilai Rp40 triliun.
Oleh karena itu, ke depan pihaknya menciptakan sistem e-musrenbang agar dapat memastikan usulan warga tercermin dalam APBD.
