Bisnis.com, JAKARTA-Fraksi NasDem DPRD DKI menilai penggunaan hak angket akibat eksekutif mengantarkan draf anggaran pendapatan dan belanja daerah 2015
tanpa sepengetahun legislatif ke Kementerian Dalam Negeri.
tanpa sepengetahun legislatif ke Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus mengatakan setelah rapat yang digelar Minggu (1/3/2015) malam terkait pencabutan hak angket. Adapun, rapat digelar bersama pimpinan pusat yang memutuskan sikap Fraksi NasDem terkait masalah politik di DPRD DKI.
"Kita rapat dengan pimpinan pusat, hak angket sudah tak dibutuhkan lagi sehingga kita diminta untuk segera mencabut dukungan hak angket
tersebut," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (2/3/2015).
Adapun, dari rapat yang dihadiri diputuskan Fraksi NasDem mendukung Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang melaporkan terkait penyimpangan penggunaan
anggaran pada 2014 dan potensi penyalahgunaan anggaran 2015.
tersebut," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (2/3/2015).
Adapun, dari rapat yang dihadiri diputuskan Fraksi NasDem mendukung Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang melaporkan terkait penyimpangan penggunaan
anggaran pada 2014 dan potensi penyalahgunaan anggaran 2015.
Menurutnya, dengan masuknya masalah ini ke ranah Komisi Penyelidikan Korupsi (KPK) akan terlihat pihak mana yang salah. Oleh karena itu, Fraksi NasDem sepakat dengan jumlah enam orang mencabut penggunaan hak angket.
"Kita dukung Ahok mengambil putusan tersebut sehingga dapat mengungkap semua. Toh nanti kan akan ada klarifikasi yang ketahuan mana yang salah," katanya.
Dia menganggap keterlibatan NasDem dalam penggunaan hak angket membuang energi saja. Pasalnya, semua tinggal menunggu proses hukum yang berjalan di KPK. Kebenaran akan terungkap dengan adanya campur tangan KPK. Baik hasilnya akan menyeret oknum anggota legislator maupun Ahok pasti ada langkah selanjutnya yang
ditempuh.
"Ternyata proses hukum berjalan, menghabis-habiskan energi. Semuanya ingin kebenaran? Pada akhirnya kebenaran itu akan terungkap," katanya.
"Kita dukung Ahok mengambil putusan tersebut sehingga dapat mengungkap semua. Toh nanti kan akan ada klarifikasi yang ketahuan mana yang salah," katanya.
Dia menganggap keterlibatan NasDem dalam penggunaan hak angket membuang energi saja. Pasalnya, semua tinggal menunggu proses hukum yang berjalan di KPK. Kebenaran akan terungkap dengan adanya campur tangan KPK. Baik hasilnya akan menyeret oknum anggota legislator maupun Ahok pasti ada langkah selanjutnya yang
ditempuh.
"Ternyata proses hukum berjalan, menghabis-habiskan energi. Semuanya ingin kebenaran? Pada akhirnya kebenaran itu akan terungkap," katanya.
Seperti diketahui, enam fraksi lainnya menyetujui penggunaan hak angket akibat menyalahi fungsi budgeting anggota dewan. Selain Fraksi NasDem, Fraksi partai Kebangkitan Bangsa pun tak menyetujui penggunaan hak angket.
