AHOK VS DPRD DKI: Contoh 20 Item Dana Siluman di APBD 2015

Proyek pengadaan perangkat penyedia daya listrik cadangan (uninterruptable power supply/UPS) senilai miliran rupiah untuk sejumlah sekolah di Jakarta Barat tahun lalu amat mengherankan.

Newswire - Bisnis.com

Jumat, 27 Februari 2015 | 23:19

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (tengah) berjalan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas hak angket yang akan diajukan DPRD DKI di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2). Hak Angket DPRD tersebut muncul saat Gubernur DKI menemukan dana sebesar Rp 12,1 triliun yang masuk dalam APBD DKI 2015/Antara

Bisnis.com, JAKARTA-- Proyek pengadaan perangkat penyedia daya listrik cadangan (uninterruptable power supply/UPS) senilai miliran rupiah untuk sejumlah sekolah di Jakarta Barat tahun lalu amat mengherankan.

"Sekolah tidak pernah mengusulkan pengadaan UPS. Tiba-tiba barang datang dan langsung dipasang," kata Kepala Sekolah Menengah Aatas Negeri 16 Jakarta Barat, Cedarkuine, Juma (27/2/2015).

Menurut Cedar, dia tak pernah diajak berkoordinasi ihwal pengadaan UPS oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman. Ia juga mengaku tak tahu alasan sekolahnya dijadikan salah satu penerima UPS.

"Saya cuma dikasih bantuan, jadi terima saja," katanya.

Proyek seperti itu rupanya ada lagi dalam APBD 2015, yang kini diributkan. DPRD DKI bahkan mengajukan penggunaan hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut Ahok, mata anggaran siluman dalam APBD 2015 yang dibuat oleh DPRD muncul pada banyak satuan kerja perangkat daerah. Salah satunya Dinas Pendidikan.

"Itu sebabnya saya ngotot menggunakan sistem e-budgeting," kata Ahok (25/2/2015).

Proyek tersebut tak pernah diusulkan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Proyek itu muncul setelah APBD disahkan pada 27 Januari 2015. Menurut dia, proyek tersebut tak semestinya diadakan saat data lapangan menunjukkan bahwa 46 persen kondisi gedung sekolah di Jakarta buruk.

Berikut ini program yang tercantum dalam APBD versi DPRD yang ditunjukkan Ahok khusus di Dinas Pendidikan saja:

1. Profesional development for teacher melalu pelatihan guru ke luar negeri Rp25,5 miliar.
2. Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp5 miliar.
3. Pengadaan peralatan audio class SD Rp4,5 miliar.
4. Pengadaan peralatan audio class SMA/SMK Rp3 miliar.
5. Pengadaan peralatan audio class SMP Rp3,5 miliar.
6. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 1 Jakarta Pusat Rp3 miliar.
7. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 26 Jakarta Timur Rp3 miliar.
8. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 29 Jakarta Selatan Rp3 miliar
9. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 34 Jakarta Pusat Rp3 miliar.
10. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 39 Jakarta Pusat Rp3 miliar.
11. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 5 Jakarta Timur Rp3 miliar.
12. Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 52 Jakarta Timur Rp3 miliar.
13. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran e-smart teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp4,996 miliar.
14. Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelajaran teacher education untuk SDN Kecamatan Cempaka Putih Rp4, 996 miliar.
15. Pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 37 Rp6 miliar.
16. Pengadaan uninterruptible power supply (UPS) SMPN 41 Rp6 miliar.
17. Alat peraga elektronika mikrokontrol untuk SMA Rp3 miliar.
18. Professional outdoor audio system (IPM) Rp4,5 miliar.
19. Pengadaan laboratoriummultifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar.
20. Pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati Rp 4,44 miliar.