Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

AHOK VS DPRD : Ahok Ngaku Mendapat Dukungan Presiden Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Basuki T. P. mengaku mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo terkait keputusannya memilih mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 versi e-budgeting ke Kemendagri, meskipun berimbas pada lahirnya hak angket bagi dirinya oleh DPRD DKI.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama sejumlah anggota DPRD/Antara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersama sejumlah anggota DPRD/Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki T. P. mengaku mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo terkait keputusannya memilih mengirimkan Raperda APBD DKI 2015 versi e-budgeting ke Kemendagri, meskipun berimbas pada lahirnya hak angket bagi dirinya oleh DPRD DKI.

Ahok – sapaan akrab Basuki – mengaku bahwa Presiden Jokowi – sapaan akrab Joko Widodo – tahu persis kenapa dirinya memilih menggunakan format e-budgeting.

“Jokowi tau persis, minta e-budgeting. Dulu masih ingat nggak waktu Dinas PU, kita marah-marah, minta potong anggaran, begitu jatuh ke DPRD dan dikirim ke Kemendagri, balik lagi ngga sesuai. Terus kita lihat Pak Lasro saja bisa potong sampai Rp 4 triliun waktu itu di Disdik. Karena pas APBDP yang dicoret masuk lagi. Nah, itu kenapa ngga bisa kontrol karena nggak ada e-budgeting,” paparnya, Jumat (27/2/2015).

Menurutnya dengan sistem e-budgeting tersebut akan meminimalisir tindakan kecurangan yang bakal dilakukan oknum dewan. “Tahun ini rebut, karena nggak bisa lagi masuk-masukin gitu,” ujarnya.

Ahok juga memaparkan bahwa sebenarnya Presiden Jokowi juga mengikuti perkembangan perseturuan dirinya dengan DPRD hingga melahirkan hak angket. “Beliau tanya hak angket gmn? Saya bilang paling dipecat pak,” ujarnya sambil senyum-senyum.

Dirinya optimistis Jokowi bakal tetap mendukung keputusannya tersebut, karena memang sudah menjadi target untuk diterapkan secara nasional.

“Presiden pasti dukung dong. Target kita e-budgeting nantinya berlaku nasional. Itu aja. Presiden maunya itu,” ujarnya.

Menurutnya dengan e-budgeting itu supaya nanti Presiden bisa kontrol seluruh Indonesia.

“Kalau nggak, misal kamu jadi Presiden, lalu bisa nggak kamu kontrol seluruh kabupaten/kota? 34 Provinsi? Kalau pakai ini Pak Jokowi ini tinggal log, dan kalau ada yang mencoba menerobos sudah nggak bisa, sistem menolak," ujarnya.

Dia memaparkan mekanisme kerja e-budgeting itu, yakni misalnya Pak Jokowi mulai. Pak Jokowi panggil staf, lalu panggil BPKP. Nah, Jokowi memberikan arahan seorang tungguin kabupaten/kota.

“Pak Jokowi log nih, misalnya pokoknya nggak boleh beli UPS misalnya yang mahal. Langsung seluruh Indonesia kamu nggak bisa masukkin loh. Mental. Kamu masuk ditolak. Sistem nolak. Kayak Saya masukkin gak boleh ada sosialisasi Pergub. Langsung tolak tuh makanya dengan cara tolak ini kita dapat duit Rp4,3 triliun. Gak bisa masuk. Artinya Kasudin masih coba-coba kan oknum juga, kerjasama dengan oknum DPRD,” jelasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper