Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pramono ke Sri Mulyani: Saya Janji Tak Minta Tambahan Anggaran, tapi DBH Jangan Pelit

Meski tak mengajukan tambahan dana, Pramono berharap agar Sri Mulyani dan pemerintah pusat menyalurkan DBH secara adil dan tepat waktu.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung melakukan pencanangan penataan integrasi Lapangan Banteng dengan Gedung AA Maramis di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025) / BISNIS - Jessica Gabriela Soehandoko
Gubernur Jakarta, Pramono Anung melakukan pencanangan penataan integrasi Lapangan Banteng dengan Gedung AA Maramis di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025) / BISNIS - Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji tidak akan meminta tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Namun, Dia berharap Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta tetap disalurkan sesuai ketentuan.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri pencanangan penataan dan integrasi Lapangan Banteng dengan Gedung A.A. Maramis di Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

“Apalagi ini eranya, era minta tambahan anggaran. Nah, untung Gubernur DKI Jakarta nggak minta, Bu. Sudah, saya janji nggak akan minta apapun dari ibu,” ujar Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025). 

Meski tak mengajukan tambahan dana, Pramono berharap agar Sri Mulyani dan pemerintah pusat menyalurkan DBH secara adil dan tepat waktu.

“Tapi bagi hasilnya jangan pelit-pelit dong Bu. Dana bagi hasilnya dibagi sesuai. Udah, aturan saja, Bu, saya terima kasih. Nggak usah saya nggak minta nambah sesen pun. Tapi Ibu bagi sesuai dengan aturan,” katanya.

Pramono mengaku dapat berbicara secara terbuka karena memiliki hubungan yang cukup lama dengan Sri Mulyani.

“Bapak-Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf karena saya sama Bu Ani ini [Sri Mulyani] udah teman lama. Jadi, saya apa adanya. Tapi, Bu, kalau nggak dibayar ya kebangetan,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani berpendapat bahwa DBH bagi Jakarta bukan menjadi kebutuhan yang paling mendesak. 

“Ternyata banyak ya sumber pendapatan tanpa APBD gitu. Hanya dengan memberikan izin dan keputusan 15 hari (membahas soal perizinan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di Jakarta). Jadi kayaknya DBH-nya gak terlalu urgent lagi sih Pak. Kalau saya lihat tadi dapetnya cukup gede banget gitu,” tuturnya. 

Meski demikian, Sri Mulyani menegaskan pemberian DBH harus mengikuti kondisi keuangan negara dan aturan yang berlaku.

“Kami kalau DBH pasti akan membayarkan hanya memang kondisi keuangan negara kan bisa up and down. Jadi ikut aturan Pak Pram, undang-undang aturan,” ucapnya.

Sri Mulyani juga menambahkan bahwa permintaan DBH juga datang dari berbagai daerah lain. 

“Karena saya baru kemarin di DPD juga ditagih DBH banyak banget dari daerah-daerah lain,” pungkasnya. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper