.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA -- Sekretaris Komisi A DPRD Jakarta Mujiyono mendukung keputusan Mendagri yang memberi izin pemerintah daerah menggelar kegiatan di restoran dan hotel di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Dia mengatakan, selama kebijakan dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan tidak berlebihan, dapat memberikan dampak signifikan bagi sektor ekonomi khususnya di perhotelan, restoran, UMKM, usaha travel, dan sektor pendukung lainnya.
Hanya saja, sambung Mujiyono, perlu ada pengawasan dan batasan yang jelas dalam kebijakan tersebut. “Agar penggunaan anggaran tetap sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujarnya, mengutip dari laman resmi DPRD Jakarta pada Selasa (10/6/2025).
Hingga saat ini belum ada instruksi resmi terkait kebijakan pemberian izin rapat di hotel, dan lainnya. Namun, Dia meyakini arahan dari Presiden akan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan formal sebagai pedoman bagi seluruh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Mujiyono berpendapat bahwa permasalahan ini masuk dalam kategori mendesak. Terlebih, dikatakan semua pihak tidak bisa menutup mata terkait dampak kebijakan.
“Bukan hanya bagi hotel tapi ada efek berantai bagi perekonomian Jakarta secara keseluruhan,” tuturnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpandangan kebijakan efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto itu bukan berarti melarang pemerintah daerah menggelar kegiatan seperti rapat maupun pertemuan penting di hotel dan restoran.
Namun, menurut Tito, selama pertemuan itu memberikan manfaat ke daerahnya masing-masing dan tidak berlebihan, maka hal itu boleh dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan arahan terbaru Presiden Prabowo Subianto yang ingin perhotelan dan restoran tetap hidup di tengah kebijakan efisiensi.
"Kita kan harus memikirkan juga hotel-hotel restoran, mereka juga kan punya karyawan, mereka juga punya apa supply chain atau rantai pasokan makanan segala macam yang kita makan sekarang ini," tuturnya di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
