Ambisi Pramono Bangun Jakarta Collaborative Fund, Bakal Saingi Danantara?

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno (Si Doel) berambisi menempatkan Jakarta sebagai kota global. Salah satu upaya yang mereka dorong, yaitu pembentukan Jakarta Collaborative Fund. 

Dalam debat perdana sebelum terpilih sebagai Gubernur, Pramono menyampaikan bahwa Jakarta Collaborative Fund akan berbentuk pengelolaan dana investasi. Tujuannya adalah untuk pembangunan dan kesejahteraan warga Jakarta. 

Setelah resmi menjabat, Pramono menegaskan bahwa Jakarta Collaborative Fund menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Dia ingin agar Pemerintah Jakarta tak hanya bergantung pada pajak, retribusi maupun dividen. 

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu menyebut konsep Jakarta Collaborative Fund bukan hal baru. Menurutnya, mekanisme kerja program ini serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA) yang telah menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi negara.  

“Jadi Jakarta Fund itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Di Indonesia itu sudah ada INA Fund. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 yang mengatur tentang pemerintah daerah, itu ada pembagian keuangan dan sekaligus dan abadi. Maka cara bekerjanya Jakarta Funding, itu persis seperti INA Funding,” tuturnya, dalam wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia sebelum resmi dilantik menjadi Gubernur, tahun lalu. 

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan keterlibatannya secara langsung dalam penyusunan dokumen (paperwork) INA. Dalam wawancara tersebut, Pramono juga berharap Jakarta Fund bisa bersaing dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.  

“Enggak apa-apa [bersaing dengan Danantara] dan itu bagus, bagus. Selama dikelola secara profesional. Dan saya sih sudah punya bayangan orang yang akan mengelola,” terangnya.

Menelisik APBD Jakarta Terkini 

Dalam beberapa tahun terakhir, APBD Jakarta memiliki nilai berkisar antara Rp81 triliun hingga Rp91 triliun. Di dalam APBD, terdapat SiLPA yakni Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. 

Mengutip laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. 

"Misalnya realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2017 adalah Rp 100 Miliar sedangkan realisasi pengeluaran daerah adalah Rp 90 Miliar, maka SiLPA-nya adalah Rp 10 Miliar," tulis salah satu contoh yang dipaparkan di laman tersebut.

Tabel APBD Jakarta yang Disahkan dan SiLPA

Sumber: Laman dan YouTube DPRD Jakarta, Pemberitaan Bisnis 

Dari data 2020 hingga 2024, terlihat bahwa SiLPA Jakarta memiliki rata-rata diatas Rp6 triliun per tahun. Pada 2021, bahkan tercatat mencapai Rp9,63 triliun, yang merupakan puncak tertinggi selama lima tahun terakhir.

Namun sejak saat itu, tren SiLPA Jakarta cenderung menurun, hingga menyentuh angka Rp4,43 triliun pada tahun 2024. Meski demikian, untuk 2025, total APBD tercatat naik menjadi Rp91,34 triliun, tertinggi dalam periode enam tahun terakhir.

Adapun, dalam wawancara khusus dengan Bisnis Indonesia, Pramono meyakini Jakarta Fund dapat terealisasi karena Jakarta memiliki APBD sebesar 91 triliun. 

Menurutnya, Jakarta Fund akan dimulai dengan modal sebesar Rp3 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Jakarta. 

“Sisa anggaran itu antara Rp5 triliun-Rp6 triliun. Saya enggak perlu banyak-banyak, saya ambil Rp3 triliun saja untuk modal dasar Jakarta Funding, dikelola secara profesional. Saya yakin ini akan menjadi revenue baru bagi Jakarta,” terangnya. 

Di lain sisi, Anggota Komisi D DPRD Jakarta menyatakan bahwa untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global dibutuhkan anggaran sebesar Rp600 triliun. Pernyataan ini juga pernah disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta pada saat itu, Joko Agus Setyono.

Menurutnya, meskipun total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta per tahun masih berkisar di angka Rp84 triliun, investasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi kota global sangat besar.

“Investasi ini mencakup berbagai sektor. Seperti infrastruktur, transportasi, perumahan, pendidikan, kesehatan dan teknologi,” tutur Yuke, mengutip dari laman resmi DPRD Jakarta pada Minggu (8/6). 

Lebih lanjut, Joko menjelaskan bahwa dari total kebutuhan Rp600 triliun, hanya sekitar 19% yang diterima Jakarta, menandakan belum cukup untuk menuju kota Global. Untuk mencapai kota global dengan anggaran minim, disebutkan bahwa Pemprov DKI bersinergi dengan DPRD DKI.

“(Kami) berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi kota global itu bisa terwujud,” ungkap Joko.

Bisa Genjot Pembangunan Jakarta

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai inisiatif Gubernur Jakarta Pramono Anung melalui pembentukan Jakarta Collaborative Fund cukup inovatif karena bertujuan menarik lebih banyak investasi baru ke ibu kota.

Bhima menjelaskan bahwa dana yang disetor ke dalam Jakarta Collaborative Fund akan dikelola sebagai dana abadi, di mana imbal hasil atau bunga dari dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek di Jakarta.

Mekanisme ini dinilai lebih cepat dibandingkan pencairan belanja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Jadi kalau ini bisa ditindaklanjuti secara lebih cepat, saya kira ini bisa menjadi leverage bagi Jakarta untuk bisa menarik, tadi sekali lagi, investasi-investasi baru bisa bekerja sama dengan pihak swasta juga. Jadi harus segera dipercepat prosesnya,” jelas Bhima kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (6/5/2025). 

Dia juga menilai bahwa langkah Pemprov Jakarta yang telah menjalin komunikasi awal dengan Indonesia Investment Authority (INA) merupakan langkah awal yang baik. Menurutnya, dengan langkah ini, proyek-proyek yang ditawarkan Jakarta Collaborative Fund nanti tidak mereplikasi apa yang akan Danantara atau INA lakukan. 

Lebih jauh, Bhima menekankan pentingnya manajemen yang dilakukan secara profesional dan mampu menarik para investor. Hal ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan penciptaan lapangan kerja. 

“Karena ini kan salah satu momentum untuk mendorong Jakarta ya kebutuhan pembiayaan infrastrukturnya, perumahan terutama, dan sanitasi termasuk juga pengembangan pariwisata dan pusat-pusat perdagangan yang ada di DKI Jakarta memang butuh dana yang cukup besar,” jelasnya.