Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta menegaskan bahwa penerapan Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam tahap kajian dan menunggu proyek Transjabodetabek rampung terlebih dahulu.
Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa ERP, yang sudah digaungkan Gubernur-Gubernur sebelumya, hingga kini belum terealisasi karena belum tersedia sistem pendukungnya.
Sebab demikian, Pramono ingin membangun sistem pendukung yang Dia sebut sebagai Transjabodetabek.
"Nanti setelah itu [proyek Transjabodetabek rampung]. Kalau semuanya berjalan lancar ya, jadi belum tentu bahwa ERP itu pasti akan dijalankan," jelas Pramono ketika ditemui di Rumah Pompa Sunter C, Jakarta Utara, Senin (26/5/2025).
Sebab demikian, Pramono mengaku ingin menyelesaikan proyek perluasan rute Transjabodetabek tersebut.
"Maka saya memulai menyelesaikan terlebih dahulu supporting systemnya yaitu yang saya sebut dengan Transjabodetabek," jelasnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Pramono menyebut saat ini sudah ada tiga rute Transjabodetabek yang diluncurkan, dan akan menyusul empat rute lainnya.
"Nah nanti setelah itu tentunya kami akan menkaji apakah akan ada tambahan rute lainnya," jelas Pramono.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jakarta berencana menggratiskan tarif Transjabodetabek bagi warga Bodetabek dan 15 golongan masyarakat tertentu.
Subsidi tersebut akan berasal dari penerapan kebijakan ERP dan penyesuaian tarif parkir di Jakarta.
Pramono menyatakan bahwa kebijakan ini akan diberlakukan setelah jaringan Transjabodetabek rampung sepenuhnya.
“Ada syaratnya, ERP-nya saya jalankan. Parkirnya saya naikkan,” jelas Pramono ketika ditemui di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu malam (26/5/2025).