Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menjelaskan kronologi kericuhan aksi demonstrasi yang diduga terkait dengan mahasiswa di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu (21/5/2025).
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, peristiwa ini berawal dari kedatangan massa aksi dari Patung Kuda menuju Balai Kota.
"Dengan tuntutan agar mahasiswa Trisakti yang meninggal dijadikan pahlawan nasional, di mana rombongan tersebut tidak termasuk agenda aksi yang sudah dijadwalkan," ujar Ade di Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Kemudian, kericuhan bermula saat massa aksi melakukan pendobrakan pintu dan memaksa masuk ke Balai Kota sekitar 16.38 WIB.
Aksi penerobosan itu diadang oleh anggota yang tengah bertugas di lokasi. Di samping itu, terdapat juga mobil pejabat negara yang dihadang oleh massa aksi.
Pejabat negara itu juga bahkan sempat diminta turun menemui massa. Hanya saja, dalam momen itu terdapat aksi pemukulan terhadap tujuh anggota kepolisian.
Baca Juga
"Nah, dalam proses komunikasi itu, diingatkan oleh petugas kami di lapangan, ada peristiwa pemukulan. Ada peristiwa pemukulan yang mengakibatkan tujuh personel anggota direktorat Samapta, Polda Metro Jaya," tutur Ade.
Setelah aksi pemukulan itu, kepolisian melakukan pendalaman dan langsung mengamankan 93 massa aksi yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan itu.
Adapun, dari puluhan massa yang diamankan itu setidaknya terdapat tiga orang yang positif menggunakan narkoba jenis ganja setelah dilakukan tes urine.
"Kemudian dilakukan juga tes urine terhadap 93 orang yang diamankan. Dari hasil tes urine, tiga diantaranya itu positif. Positif di urinenya mengandung THC," imbuhnya.
Adapun, dari 93 orang yang diamankan itu, kepolisian juga telah mengamankan 43 kendaraan, baik itu motor maupun mobil.
Terkait hal ini, Ade mempersilakan bagi masyarakat yang memiliki kendaraan itu agar bisa diambil di Polda Metro Jaya dengan dengan membawa bukti-bukti administratif kepemilikan.
"43 kendaraan. Ada roda 2 sama roda 4 ya. Nah itu silahkan. Dengan menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan [bisa diambil]," pungkas Ade.
