Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kocok Ulang Gerbong Komisaris hingga Pejabat Jakarta Ala Pramono

Sejak menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Pramono Anung cukup getol mengocok ulang komposisi pejabat di Pemprov hingga BUMD.
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno (Si Doel) Seusai melantik 59 pejabat baru untuk mengisi berbagai posisi di lingkungan pemerintahan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025) / BISNIS - Jessica Gabriela Soehandoko
Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno (Si Doel) Seusai melantik 59 pejabat baru untuk mengisi berbagai posisi di lingkungan pemerintahan di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025) / BISNIS - Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak dilantik sebagai Gubernur Jakarta, Pramono Anung getol mengocok ulang struktur pemerintahan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Daerah Khusus Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta kini memiliki puluhan pejabat struktural baru, jajaran direksi dan komisaris Bank DKI yang diperbarui, serta nama-nama tak terduga yang masuk ke jajaran komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Salah satu aksi terbaru Pramono dilakukan pada Rabu, 7 Mei 2025. Dia melantik 59 pejabat struktural di lingkungan Pemprov Jakarta. Para pejabat itu mengisi posisi strategis, mulai dari wali kota hingga kepala biro.

"Hari ini, saya melantik pejabat di DKI Jakarta. Lima wali kota, satu bupati, dan tentunya dengan wakil-wakilnya. Dan kepala dinas, kepala biro yang ada, semuanya kita isi sepenuhnya," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Namun demikian, masih ada dua jabatan yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), yakni Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelantikan ini diklaim dilakukan melalui proses manajemen talenta, rotasi-mutasi jabatan, evaluasi kinerja, serta uji kompetensi (job fit) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Proses tersebut juga telah memenuhi syarat administratif, termasuk surat dari Kepala BKN, Ketua DPRD DKI, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

Pramono menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Gubernur Rano Karno memiliki pengalaman panjang di pemerintahan, dan ingin membentuk tim yang solid

“Dan saya pengen banget kali ini DKI Jakarta mempunyai tim yang mau bekerja keras, sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan masyarakat yang ada di Jakarta," jelas Pramono.

Dia menambahkan, dengan pelantikan ini, formasi pemerintahan Jakarta sudah lengkap dan siap bekerja lebih serius serta menjawab tantangan warga.

Pelantikan tersebut dilakukan pada hari Rabu, bertepatan dengan kebijakan penggunaan transportasi umum bagi ASN, aturan yang digagas Pramono. Ini disebut sebagai ujian awal bagi para pejabat terhadap komitmen mereka pada kebijakan tersebut.

Perombakan di Bank DKI

Perubahan juga menyentuh Bank DKI. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024, ditetapkan susunan baru pengurus untuk mendukung transformasi bisnis.

Pramono menyebut bahwa sosok yang mengelola Bank DKI harus yang profesional. 

"Tidak ada satupun orang yang bisa mendikte saya untuk personel di bank DKI pada kali ini,” tutur Pramono ketika ditemui di tengah-tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Pramono menegaskan bahwa direksi baru Bank DKI bertugas mempersiapkan perusahaan untuk melantai di bursa (IPO). Namun, waktu pelaksanaannya masih bergantung pada kondisi pasar. Dia menilai prospek Bank DKI cukup baik, terbukti dengan dividen payout ratio sebesar 32%.

Adapun, Pemprov DKI Jakarta tercatat memiliki 99,98% saham Bank DKI, sementara sisanya dimiliki oleh Perumda Pasar Jaya.

Dari hasil RUPS, diputuskan bahwa Anang Basuki menggantikan posisi Bahrullah Akbar sebagai Komisaris Utama. 

Sementara itu, Michael Rolandi C Brata dan Kiryanto tetap menjabat pada posisinya masing-masing sebagai Komisaris dan Komisaris Independen. 

Untuk posisi Direksi, Agus H. Widodo tetap dipercaya menjabat sebagai Direktur Utama bersama Ateng Rivai sebagai Direktur Kepatuhan. 

Nama-nama baru ditunjuk Pemprov DKI Jakarta untuk mengisi jajaran Direksi Bank DKI diantaranya Daniel Setiawan Subianto, Basaria Martha Juliana, Dipo Nugroho, dan Prihanto Herbowo.

Komisaris Baru Ancol

Sementara itu, perubahan jajaran komisaris juga terjadi di PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Dalam RUPST yang digelar pada April 2025.

Dari hasil RUPST tersebutmantan Direktur PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, komedian Lies Hartono alias Cak Lontong, dan mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso masuk dalam jajaran komisaris. 

Pramono menegaskan bahwa jajaran direksi Ancol tidak mengalami perubahan. Orang-orang yang menempati posisi tersebut adalah mereka yang memang selama ini bertugas untuk Ancol. 

“Karena memang dalam periode saya di awal-awal ini Ancol akan mendapatkan perhatian yang khusus. Terutama untuk melakukan konektivitas Ancol dengan JIS. Supaya kalau JIS ada acara itu parkirnya gampang,” tutur Pramono ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025). 

Pramono juga meminta jajaran direksi Ancol untuk menerapkan pola pikir yang lebih modern, terbuka, dan transparan. 

Disamping itu, Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol, Daniel Windriatmoko, menyampaikan bahwa proses pergantian komisaris telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan profesionalisme.

Sejumlah nama yang ditunjuk, seperti Irfan dan Cak Lontong disebut memiliki profesional yang memiliki pengalaman dan komitmen terhadap kinerja, tanggung jawab dan loyalitas. 

“Bapak Irfan memiliki pengalaman dalam melakukan restrukturisasi PT Garuda Indonesia sehingga mampu bertahan terhadap lemahnya keuangan perusahaan dan tekanan dunia pariwisata akibat Covid-19,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025). 

Sedangkan, Cak Lontong dipercaya menjadi komisaris karena dinilai dapat memberikan warna, dalam memunculkan inovasi di bidang seni dan pariwisata. 

Adapun, Sutiyoso atau Bang Yos, yang menjabat Gubernur Jakarta pada 1997–2007, juga dipercaya menjadi komisaris karena pengalaman, dedikasi, dan komitmennya dalam pengelolaan pemerintahan dan pengembangan kawasan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper