.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Bank DKI tengah berbenah dalam pekan minggu terakhir, menyusul gangguan layanan yang membuat gaduh nasabah.
Gangguan sistem ini kemudian membuat Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung mengambil beberapa langkah sekaligus berupaya untuk merombak bank tersebut.
Sekadar informasi, gangguan sistem pada perbankan terjadi sejak 29 Maret hingga 7 April 2025 yakni bertepatan dengan periode libur Lebaran. Gangguan tersebut membuat masyarakat tidak dapat menarik uangnya dari ATM hingga mengirim uang antarbank.
Gangguan sistem tersebut kemudian membuat Pramono mengambil langkah tegas untuk mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono. Dalam rapat terbatas antara Pemprov Jakarta dan manajemen Bank DKI, diketahui bahwa insiden ini juga bukan pertama kalinya terjadi.
“Ini sudah ketiga kalinya dan kejadiannya hampir serupa. Sistem informasi dan teknologi tidak dilaksanakan dan dijaga secara baik, sehingga terus terang ada kebocoran,” ujar Pramono seusai rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Terlebih, dia menuturkan bahwa kebocoran yang terjadi berasal dari dana cadangan bank DKI, sehingga dana nasabah tidak terdampak.
Baca Juga
Menanggapi hal ini, selain mencopot Direktur Teknologi bank, Bank DKI diminta segera untuk melaporkan insiden ini ke Bareskrim Polri, serta menjalani audit oleh lembaga independen.
"Kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional. Nanti biar disebutkan oleh Direksi Bank DKI. Untuk melakukan audit, tracing, monitoring. Kemana saja," ujarnya di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Pramono menilai bahwa Bank DKI tidak dikelola secara profesional lantaran ada sisi yang dapat dipermainkan. Dia menyebut, hampir setiap periode selalu muncul kasus yang menimpa lembaga keuangan daerah.
"Bank ini tidak dikelola secara profesional. Ada ruang-ruang yang gampang orang yang bisa mempermainkan itu, dari dalam terutama," ujarnya dalam postingan yang diunggah di akun resmi Instagramnya yakni di @pramonoanungw pada Senin (14/4/2025).
Karena itu, dia menegaskan perlunya pengelolaan Bank DKI yang lebih profesional. Dia juga menolak segala bentuk praktik “titipan”.
"Tidak boleh lagi titipan dari siapapun untuk direksi Bank DKI," ujarnya.
Pelaporan ke Bareskrim
Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menyatakan bahwa sejak awal terjadinya gangguan sistem, pihaknya telah langsung melakukan pelaporan resmi. Saat ini, proses pemeriksaan terhadap insiden tersebut masih berjalan.
Pelaporan ke Bareskrim Polri dilakukan pada 1 April 2025. Namun, Agus tidak memberikan detail lebih lanjut mengenai nomor laporan polisi (LP) maupun jenis tindak pidana yang dilaporkan. Dia menyebut bahwa informasi tersebut berada dalam kewenangan tim hukum perusahaan.
Namun, Agus memastikan bahwa seluruh data dan dana milik nasabah tetap aman. Selain itu, Bank DKI juga mengaku mengapresiasi langkah cepat yang diambil Bareskrim dalam menanggapi laporan tersebut.
Pemeriksaan terhadap kasus ini telah dimulai. Hal ini dikonfirmasi oleh Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Erdi A Chaniago yang mengatakan pelaporan dari pihak Bank DKI itu telah diterima sejak Selasa (1/4/2025).
"Benar pada 1 April kami telah menerima laporan dari pihak Bank DKI," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (10/5/2025).
Dia menambahkan, saat ini laporan itu tengah dianalisis dan dipelajari untuk kemudian diusut oleh penyidik Bareskrim Polri.
Manajemen Tak Profesional
Bakal Ganti Nama Bank DKI
Adapun, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan rebranding terhadap Bank DKI. Langkah ini didorong oleh perubahan nomenklatur dari DKI menjadi DKJ sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa rebranding dilakukan sebagai penyesuaian atas perubahan status dan nama provinsi, bukan semata-mata karena insiden gangguan sistem baru-baru ini. Namun, momentum tersebut sekaligus menjadi pendorong rencana transformasi Bank tersebut.
Chico menuturkan bahwa momentum kasus tersebut diharapkan bisa menjadikan Bank DKI menjadi bank yang lebih maju, dikelola oleh profesional, hingga rencana jangka panjang untuk membawa Bank DKI melantai di bursa atau Initial Public Offering (IPO).
“Karena ada pengalaman mas Pram dulu waktu menjadi sekretarisnya Presiden Ibu Megawati, mergernya bank-bank himbara menjadi bank mandiri, itu mas Pram juga terlibat. sekarang Bank Mandiri kan menjadi salah satu bank terbaik di Indonesia,” tutur Chico ketika ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025)
Pramono kemudian menuturkan bahwa dalam satu tahun kedepan, jika keadaan pasar dalam keadaan baik, Bank DKI dapat melantai ke bursa.
“Karena bagi saya Kalau bisa melakukan IPO yang mengontrol adalah publik. Saya mempelajari Dari waktu ke waktu, Selalu ada dalam kepengurusan Direksi yang ada Di Bank DKI yang kemudian Terkena permasalahan hukum. Berarti ini kan ada sesuatu yang terjadi,” jelas Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025).
Sebab demikian, Pramono mengaku bahwa dirinya telah memerintahkan agar penentuan direksi harus dilakukan secara profesional tanpa ada titipan sama sekali. Orang yang menduduki posisi tersebut juga harus mampu atau spesialis dalam jabatannya.
Selain itu, perubahan nama Bank DKI akan dilakukan dalam jangka menengah. Bank tersebut bisa saja berubah nama menjadi Bank Jakarta, Bank Betawi, ataupun menjadi Bank Global. Pihaknya sedang memikirkan dan akan segera memutuskan.
“Dengan re-branding itu Mudah-mudahan Kalau persiapan IPO-IPO-nya baik, maka Bank Jakarta ini, Bank DKI Tadi akan menjadi Bank yang mudah-mudahan akan Lebih baik,” ujarnya.
Sebelumnya pada tahun lalu, mengutip Bloomberg, Bank DKI disebutkan telah merancang IPO dengan target dana sekitar US$150 juta - US$200 juta atau setara dengan Rp2,26 triliun hingga Rp3,01 triliun.Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyebut potensi IPO bank-bank daerah sangat baik.
Hal ini tercermin dari BPD-BPD yang sudah melantai di bursa yang memiliki kinerja baik. Tercatat, BPD yang merupakan perusahaan terbuka Bank BJB (BJBR), Bank Jatim (BJTM), dan Bank Banten (BEKS).
Meskipun begitu, dia belum bisa memastikan apakah para BPD akan melakukan IPO di tahun ini atau tahun depan.
"Tapi persiapan sudah," ujar Inarno.
