.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Jakarta memastikan tidak akan menggelar operasi yustisi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pendatang usai mudik Lebaran 2025.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa mudik tak menjadi permasalahan bagi Jakarta. Adapun, yang menjadi tantangan adalah adanya kelompok masyarakat yang mencari harapan baru di Jakarta, menimbang situasi kondisi ekonomi saat ini.
Menanggapi hal itu Pramono kemudian mengaku bahwa Dia akan menghadapi tantangan tersebut dengan cara manusiawi. Sebab demikian, operasi yustisi tak akan diberlakukan.
“Nah saya sudah menyampaikan dalam rapat dengan stakeholder di Balai Kota. Satu, kita tidak boleh tidak memanusiakan orang, sehingga tidak ada operasi Yustisi yang dulu pernah ada, saya melarang untuk itu,” ujarnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Sebab itu, dia mengaku akan berpatokan pada data Dukcapil, jika nantinya ada masyarakat yang bukan ber-KTP Jakarta, maka harus ada sebuah jaminan mengenai apa tujuan ke Jakarta.
“Bagi siapapun mau datang ke Jakarta monggo aja, karena kami tahu Jakarta tetap menjadi tempat untuk siapa saja, mempertaruhkan harapannya. tapi sekali lagi kami tentunya sebagai pemerintah Jakarta mengharapkan orang yang datang ke Jakarta bisa capable untuk bekerja dengan baik,” ujar Pramono.
Baca Juga
Disamping itu, Pramono menjelaskan bahwa Jakarta telah melakukan beberapa upaya untuk menyerap tenaga kerja. Contohnya, seperti membuka job fair, membuka balai latihan kerja dan akan memperbaiki kualitas kerja.
Adapun, dalam balai latihan kerja, Pramono sudah meminta agar kemampuan bahasa dapat diberikan. Contohnya seperti bahasa Korea, Bahasa Jepang dan Bahasa China.
“Salah satu handicap kita paling utama adalah di bahasa kalau kita berangkat ke luar negeri,” pungkasnya.
