_1684235555.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku membutuhkan investor untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI, Elisabeth Ratu Rante Allo menjelaskan bahwa upaya transformasi selepas Jakarta tak berstatus sebagai ibu kota itu juga diliputi beragam tantangan.
“Contohnya infrastruktur, banjir, permukiman. Itu kan tentu butuh kapital ya untuk mengakselerasi hal-hal tersebut,” katanya kepada wartawan usai sosialisasi JITEX 2024 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/7/2024).
Menurutnya, pembangunan Jakarta ke depan tak bisa hanya mengandalkan alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun peran pemerintah daerah semata.
Ratu, sapaan akrabnya, menggarisbawahi peran penting dari pemangku kebijakan lainnya (multi-stakeholder) untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.
Oleh karena itu, pihaknya melakukan sejumlah langkah, salah satunya melalui penyelenggaraan Jakarta International Investment, Trade, Tourism, & SME Expo (JITEX) 2024.
Baca Juga
Pergelaran tersebut diklaim akan menjadi wadah bagi para investor untuk mengeksplorasi peluang bisnis dan penanaman modal di Jakarta.
“Melalui business forum, kami ingin supaya potensi-potensi yang dimiliki oleh DKI Jakarta ini disampaikan ke para investor dan buyer, apa yang mereka minati di Jakarta,” pungkas Ratu.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengatakan bahwa dana sebesar Rp600 triliun dibutuhkan agar Jakarta bertransformasi menjadi kota global ketika kelak resmi melepas status sebagai ibu kota negara.
Hal itu dia sampaikan dalam acara sosialisasi Undang-undang (UU) No. 2/2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kalau Jakarta dituntut menjadi kota global, tentunya memerlukan anggaran yang cukup besar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung, sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp600 triliun,” katanya, dikutip dari YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Joko menjelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini berkisar pada angka Rp80 triliun sampai dengan Rp84 triliun. Jumlah tersebut telah dibagi menjadi beberapa komponen seperti belanja bantuan sosial yang mencapai hampir 30% serta belanja pegawai yang mencapai 34% dari total anggaran.
Sementara itu, dia menyebut bahwa komponen belanja modal tengah diupayakan agar meningkat menjadi 19%. Targetnya ialah 40%, sebagaimana ketentuan dalam UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
“Gap antara kebutuhan anggaran Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19%, masih jauh dari apa yang harus kita siapkan,” sambungnya.
