Berbagai langkah strategis dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan banjir. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bicara soal penanganan banjir di Ibu Kota.
"Banjir itu sebenarnya ada tiga penyebab, rob, hujan yang turun di DKI Jakarta, dan kiriman banjir. Kita bicara terkait rob, maka kita harus antisipasi adalah dengan membangun waduk di sekitar Jakbar [Jakarta Barat], Jakut [Jakarta Utara]," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10/2022).
Menurut Heru, penanganan banjir di DKI Jakarta perlu koordinasi dengan pemerintah pusat terutama dalam membangun national capital integrated coastal development (NCICD) atau tanggul raksasa di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
"Itu tanggulnya harus diperbaiki. Terkait dengan di Jakarta bisa revitalisasi saluran-saluran yang ada, pengurasan. Ini dalam waktu jangka dekat, penguatan-penguatan rumah pompa, menaruh rumah pompa di tempat-tempat strategis, di tempat-tempat kemacetan akibat banjir," paparnya.
Kemudian, apabila terkait banjir kiriman, maka pihaknya harus berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yakni terkait pembangunan infrastruktur waduk Ciawi, Sukamahi, dan Sodetan. Lalu, terkait sumur resapan menurutnya bisa dimanfaatkan untuk daerah-daerah yang memang cekung di Ibu Kota.
Lebih lanjut, Heru Budi Hartono meneruskan program sumur resapan (sures) era Anies Baswedan. Sekretaris Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan anggaran untuk program tersebut Rp1 miliar. Jumlah itu turun Rp18,7 miliar dari usulan yang diajukan dalam rancangan KUA-PPAS 2023 sebesar Rp19,7 miliar.
Baca Juga
“Anggaran sumur resapan tahun anggaran 2023 belum final, dalam pembahasan dialokasikan sebesar Rp1 miliar untuk peningkatan sumur resapan menengah dan dalam,” kata Dudi kepada wartawan, Kamis (17/11/2022).
Dikatakan, pembangunan sumur resapan dangkal dilakukan oleh Dinas SDA dengan dengan cara swakelola yakni material dari pihak ketiga dan pengerjaannya oleh Satgas SDA di daerah selatan Jakarta ( Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan sebagian Jakarta Pusat). Dia juga menjelaskan, bahwa sumur resapan memiliki fungsi konservasi air tanah dan penanggulangan genangan.
“Dalam hal konservasi air tanah, air yang ditampung dalam sumur resapan diresapkan ke bawah tanah sehinga dapat mempertahankan atau menambah cadangan air tanah,” katanya.
Adapun penambahan air tanah dapat mengurangi penurunan muka air tanah akibat dari pengambilan air tanah. Dalam hal penanggulangan banjir, sumur resapan dapat menambah kapasitas penampungan air hujan dan mengurangi limpasan aliran permukaan sehingga mengurangi beban saluran perkotaan. Hal tersebut dapat optimal dengan kondisi intensitas hujan rendah-sedang dan limpasan yang bersifat lokal, bukan merupakan kiriman dari limpasan permukaan dari lokasi lain.
“Jadi sumur resapan/drainase vertikal adalah upaya konservasi air tanah untuk mempertahankan cadangan air tanah sehingga mencegah terjadinya land subsidence, sekaligus merupakan bagian dari keseluruhan upaya peningkatan infrastruktur penanganan genangan di Jakarta,” jelasnya.
Dudi menambahkan program sumur resapan pada tahun 2023 difokuskan pada daerah yang memiliki potensi meresapkan air, sehingga sumur resapan yang eksisting ditingkatkan kapasitasnya dengan melakukan pengeboran agar dapat meresapkan air lebih cepat.
“Untuk pembangunan swakelola sumur resapan dangkal oleh suku dinas dipusatkan di aset Pemda DKI Jakarta,” imbuhnya.
Terakhir, Dudi pun berharap sumur resapan mampu berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang diinginkan meskipun anggarannya turun.
“Kami berharap dengan alokasi dana yang ada dapat dimaksimalkan untuk program sumur resapan pada tahun anggaran 2023 sehingga mencapai tujuan yang diinginkan, seperti penambahan air tanah [recharge],” tandasnya.
