Bisnis.com, JAKARTA — Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak di 270 daerah diperkirakan menggerakan perputaran uang senilai Rp735 miliar di tengah masyarakat .
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berkaitan dengan rampungnya prosesi Pilkada 2020 Serentak pada tahap pencoblosan hari ini.
Namun, dia menilai realisasi itu jauh di bawah perputaran uang yang terjadi dalam perhelatan pemilihan umum sebelumnya.
“Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, jika rata-rata Paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliar maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliar, ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karakteristik daerah masing-masing,” kata Sarman melalui keterangan tertulis pada Rabu (9/12/2020).
Menurut dia, efek Pilkada 2020 serentak pada kegiatan perekonomian relatif kecil karena di tengah pandemi Covid-19. Pilkada tahun ini, dia mengatakan, cenderung membuat para Paslon membatasi belanja kampanye lantaran terdampak pandemi Covid-19.
“Dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun perputarannya sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat, kotak suara, peralatan kesehatan. Sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS, tidak signifikan dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga,” kata dia.
Baca Juga
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah menegur 128.000 pemilih yang kedapatan melanggar protokol kesehatan di tengah Pilkada Serentak 2020.
Hal itu diungkapkan oleh Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah setelah mempelajari perilaku 227.492 orang di 34.014 titik yang ada di 229 Kabupaten atau Kota.
“Jumlah orang yang ditegur sampai dengan sekarang per detik ini sudah ada 128 ribu pemilih yang diingatkan untuk protokol kesehatan,” kata Dewi dalam konferensi pers di BNPB pada Rabu (9/12/2020) siang.
Menurut dia, Provinsi Sumatra Utara menjadi daerah yang paling banyak mendapatkan teguran. Disusul oleh Provinsi Bali, Riau dan Jawa Timur.
“Saat ini laporan yang kita lihat, 43.000 foto kita terima dari daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan Pilkada yang berjalan di Indonesia,” kata dia.
