Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta mengusulkan adanya jabatan Wakil Menteri Koperasi dan UKM jika Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet.
Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan keberadaan wakil menteri sangat penting dan strategis mengingat nasib puluhan juta UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 memerlukan perhatian khusus.
Pelaku UMKM, lanjutnya, merupakan sektor yang sangat terdampak pandemi sehingga banyak yang tutup, menunggak cicilan pinjaman pokok dan bunga, tunggakan kredit kendaraan bermotor hingga cicilan rumah.
"Mereka saat ini sudah banyak yang kehabisan modal karena sudah habis membiayai kebutuhan rumah tangga selama pandemi Covid-19 ini bahkan masuk dalam golongan miskin baru," kata Sarman dalam keterangannya, Rabu (8/7/2020).
Di sisi lain, sektor UMKM ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional di antaranya menyediakan 96% dari total lapangan kerja, menyumbang 60,34% dari total PDB nasional, menyumbang 14,17% dari total ekspor, menggerakkan ekonomi akar rumput, meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Dijelaskan Sarman, berkaca dari krisis ekonomi 1998 dan krisis moneter 2008, di mana UMKM tampil sebagai penyelemat ekonomi harus dapat diperankan kembali dengan penanganan khusus dari pemerintah.
Baca Juga
"Di sinilah fungsi strategis Wakil Menteri Koperasi dan UMKM yang akan banyak di lapanngan membuka akses yang dibutuhkan UMKM, salah satunya modal kerja," tutur Sarman.
Dia menambahkan, jika pemerintah tidak dapat memberikan pinjaman modal kerja dengan persyaratan yang mudah, maka pelaku UKM akan mendapatkannya dari rentenir dengan bunga yang sangat besar. Dampaknya cicilan pokok dan bunga membengkak dalam jangka lama sehingga UMKM sulit naik kelas.
