Bisnis.com, JAKARTA--PT Mass Rapid Transit (MRT) mempercepat pengerjaan dokumen studi kelayakan (feasibility study) perpanjangan fase II dari stasiun Kota menuju depo di Ancol Barat.
Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Silvia Halim mengatakan hasil feasibility study akan menjadi dasar pembangunan sipil serta estimasi biaya yang dibutuhkan.
"Jarak ekstensi dari stasiun Kota ke depo di Ancol Barat sekitar 6 km. Feasibility study diperkirakan selesai Maret tahun depan," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Selasa (24/12/2019).
Dia menuturkan MRT Jakarta belum bisa memaparkan soal besaran pinjaman tambahan kepada Pemprov DKI, pemerintah pusat, maupun Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk perpanjangan fase II. Menurutnya, seluruh komponen desain dan pembiayaan baru bisa diperkirakan setelah studi kelayakan selesai.
Pasalnya, pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang sudah menandatangani nota pinjaman (loan agreement) untuk pembangunan MRT Jakarta senilai Rp 9,4 triliun. Adapun, rute fase II yang sudah ditetapkan bermula dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia - Stasiun Kota berjarak 8,6 km dengan total investasi Rp22,5 triliun.
Lebih lanjut, Silvia memprediksi ada 3-4 stasiun bawah tanah (underground) yang akan dibangun dari Kota menuju Ancol Barat. Bukan itu saja, dia mengatakan ada beberapa catatan yang harus diperhatikan pihak MRT dan kontraktor soal pembangunan di kawasan Ancol.
"FS perpanjangan rute fase II sangat penting karena kami harus memaparkan kondisi tanah di tepi laut. Apalagi, kawasan Ancol barat itu sudah masuk lahan reklamasi. Apakah kondisi tanahnya cukup baik untuk drilling bawah tanah? Ini tentu akan berdampak pada total biaya," imbuhnya.
Meski demikian, dia optimistis tim konsultan dapat memetakan seluruh elemen rute ekstensi fase II. Apalagi, konsultan tersebut sudah terlebih dahulu menyelesaikan basic engineering design (BED) fase II Bundaran HI-Kota beberapa waktu lalu.
Terkait pengerjaan Fase II, Silvia menuturkan pihaknya masih mempersiapkan lelang tiga paket pekerjaan sipil, yaitu CP-201, CP-202, dan CP-203. Untuk CP-201, lanjutnya, target evaluasi dan penandatanganan kontrak masing-masing akan dilakukan pada Februari dan Maret tahun depan.
Dia melanjutkan CP 202-203 masih dalam pengadaan dan sempat terjadi kendala sehingga MRT Jakarta harus mengulang tender. Namun, dia tetap optimis proses lelang akan selesai selambat-lambatnya pada triwulan III/2020.
"Kalau semua pekerjaan on schedule, kami berharap pekerjaan fisik akan selesai akhir 2024 dan fase II bisa beroperasi secara komersial pada 2025," ucapnya.
PENGELOLAAN STASIUN
Selain mempercepat pembangunan fase II, PT MRT Jakarta juga bersiap-siap untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV) dengan PT Kereta Api Indonesia yang bertugas mengelola stasiun kereta di wilayah Jabodetabek.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan kedua belah pihak tengah menyelesaikan kajian pembentukan JV, termasuk pembagian hak dan kewajiban kedua perusahaan.
"Studi akan dimulai Januari-Juni 2020 atau sekitar 6 bulan. Di Jakarta ini ada 63 stasiun milik PT Kereta Commuterline Indonesia. Apakah semua ini dikelola oleh perusahaan gabungan? Semua ditentukan saat studi selesai," katanya.
Dia menuturkan kepemilika perusahaan patungan ditetapkan PT MRT Jakarta 51% dan PT KAI 49%. Setelah perusahaan baru terbentuk, ada tiga tugas yang akan dijalankan, yaitu penataan kawasan stasiun, studi tentang integrasi kawasan Jabodetabek, dan perencanaan pengelolaan kawasan Transit Oriented Development (TOD).
William menuturkan kedua belah pihak akan memberikan modal untuk memastikan kesehatan JV. Meski demikian, dia memastikan modal yang dikeluarkan tidak akan memberatkan BUMD maupun BUMN.
"Perusahaan patungan ini sifatnya financial netral, jadi tidak asa pembebanan di awal. Konsultan akan melihat pengintegrasian aset. Termasuk operasional PTKAI dan MRT Jakarta," tuturnya.
Selain itu, William mengungkap bahwa integrasi tiket dan tarif dengan kereta commuter line, kereta bandara, Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta maupun Jabodebek, serta Transjakarta akan menjadi misi perusahaan berikutnya.
Saat ini, masing-masing moda transportasi mengeluarkan tiket harian dan kartu langganan yang berbeda-beda. Angkutan umum di Jabodetabek juga dapat diakses menggunakan uang elektronik yang dikeluarkan oleh pihak bank.
"Kalau dengan kereta commuter Indonesia, Bank Indonesia sudah menargetkan satu kartu [multi trip milik MRT dan KCI] bisa terintegrasi. Targetnya kan Januari 2022 terintegrasi dengan seluruh moda transportasi di DKI Jakarta," tambahnya.
