Pemprov Bermaksud Lepas Saham Delta, Ini Kata Politisi Muda DPRD DKI

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap banyak pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 untuk memuluskan rencana penjualan saham PT Delta Djakarta Tbk (DLTA).

Sebelumnya, dalam pembahasan kebijakan umum (KUA) dan prioritas anggaran sementara (PPAS) APBD 2020 yang dibahas pihak pemprov dengan DPRD periode sebelumnya, dividen DLTA tak lagi diikutsertakan ke pemasukan APBD.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menegaskan pihaknya masih menanti tanggapan dari anggota DPRD baru terkait surat pengajuan pelepasan saham DLTA. Anies telah mengajukan surat tersebut sejak era DPRD periode sebelumnya.

Bisnis mencoba meminta pendapat beberapa anggota DPRD yang terbilang baru terpilih pada periode 2019. Yakni, Zita Anjani dari Partai Amanat Nasional (PAN), Wibi Andrino dari NasDem, dan Dimaz Raditya Nazar Soesatyo dari Golongan Karya (Golkar). Bagaimana pendapat mereka?

Sebagai seorang perempuan, ibu, dan guru, Zita Anjani mengaku secara naluriah merasa kepemilikan saham perusahan minuman keras oleh pemprov kontradiktif dan akan sulit diterima anak-anak dan remaja yang belum mengerti.

Pasalnya, di satu sisi pemerintah menghambat konsumsi dengan larangan alkohol di minimarket. Tapi di sisi yang lain, pemda punya saham di perusahaan minuman beralkohol.

"Kalau ada yang bilang, perusahaan miras itu kan untung. Ya, mungkin kurang paham fungsi pemerintah. Tugas negara itu bukan untuk nyari untung, tetapi mengoptimalkan pelayanan publik," ungkap wanita pemerhati pendidikan anak kelahiran Jakarta, 12 Maret 1990 ini kepada Bisnis, Rabu (18/9/2019).

Putri dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang kini dicalonkan PAN untuk menjadi Wakil Ketua DPRD DKI ini menegaskan bahwa tugas utama pemerintah yakni memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Oleh sebab itu, Zita mengaku sepakat apabila pemprov tak lagi menerima dividen DLTA. Terlebih, menurutnya hasil penjualan saham DLTA bisa dimanfaatkan untuk penyertaan modal daerah (PMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang lebih memberikan manfaat percepatan kebutuhan dasar masyarakat.

"Misalnya, perumahan DP 0 yang sudah jalan, bisa lebih cepat lagi. Kan BUMD itu idealnya sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan banyak orang, terutama yang tidak optimal dikerjakan sektor swasta. Waktu dulu perusahaan itu diambil, persoalannya beda sama sekarang," jelasnya.

"Hal ini juga sesuai dengan kepercayaan kami, biar lebih berkah pembangunan Kota Jakarta ke depannya," tutup Zita.

Sedikit berbeda dengan Zita, Dimaz Raditya Nazar Soesatyo berpendapat penjualan saham DLTA janganlah terburu-buru.

Putra dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ini menekankan hitung-hitungan teknis terkait PMD yang dulu pernah diberika ke DLTA, apakah sudah tertutup dengan dividen yang telah diterima pemprov DKI Jakarta.

"Dalam memutuskan rencana akan menjual atau tidak, sebaiknya jangan diputuskan terburu-buru. Karena penanaman modal daerah bersumber dari APBD yang perlu dipertangungg jawabkan di hadapan publik," ujar Dimaz kepada Bisnis.

"Dilihat dulu mengenai pertanggungjawaban atas modal yang sudah disetorkan ke BUMD tersebut. Dipakai untuk apa, bagaimana hasilnya, proyeksi kedepan seperti apa. Kan BUMD yang mendapat dana PMD bukan PT Delta saja. Yang sekiranya kurang efektif, baru ajukan opsi untuk menjual atau dialihkan ke badan usaha dengan prospek lebih tinggi, baik keuntungan juga efek sosial," tambahnya.

Namun demikian, Dimaz mengaku sepakat dengan pemikiran Anies bahwa penjualan saham akan dianggarkan untuk program pengadaan air bersih. Menurutnya, pengadaan jaringan air bersih di Ibu Kota memang perlu diprioritaskan, sebab masih belum merata.

Terakhir, politisi muda yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi DKI Jakarta Wibi Andrino mengaku sepakat dengan penjualan saham DLTA.

Menurutnya, walaupun potensi DLTA baik dan telah menyumbang komponen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen besar ke DKI Jakarta hingga Rp100,4 miliar pada 2019, pengadaan air bersih untuk seluruh wilayah Jakarta menjadi jauh lebih penting.

"DKI Jakarta membutuhkan dana Rp27 triliun untuk air bersih. Anggaran tersebut telah diberikan ke Bappenas sebagai rencana pembangunan Jakarta pasca penetapan Ibu Kota baru. Walaupun demikian, berbagai langkah perlu diambil guna mempercepat pengadaan Jaringan air bersih, salah satunya menjual saham Delta," ungkap Wibi kepada Bisnis.

Pria kelahiran Lhokseumawe, Aceh 15 April 1986 yang masih kerabat dekat Ketua Umum NasDem Surya Paloh ini menuturkan bahwa air merupakan sumber kehidupan, di mana pemprov wajib menyediakan dan mengatasi beragam masalah terkait hal tersebut.

"Sebagai mana kita ketahui, bahwa eksploitasi air tanah saat ini menyebabkan permukaan darat Jakarta turun, dan hal tersebut berakibat fatal. Jakarta berpotensi tenggelam. Namun, masyarakat tidak memiliki opsi ketika area tempat tinggalnya tidak tersedia jaringan air bersih," tambahnya.

Namun demikian, Wibi mengaku sebagai bagian dari struktur legislatif, pihaknya akan tetap meminta keterangan lebih lanjut dari pemprov terkait penjualan saham DLTA dan rincian program penyediaan air bersih yang direncanakan.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memiliki persentase saham DLTA mencapai 26,25% dengan jumlah saham mencapai 210.200.700 lembar. Sementara saham mayoritas dikuasai San Miguel Malaysia dengan persentase 58,33% dengan jumlah saham mencapai 467.061.150 lembar.

DLTA telah menyumbang komponen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dividen ke DKI Jakarta sebesar Rp54,65 miliar pada 2018 dan Rp100,4 miliar pada 2019.

Alhasil, dengan adanya rencana penjualan saham, target perolehan dividen dalam APBD 2020 pemprov DKI Jakarta diproyeksi turun, dari sebelumnya Rp615 miliar (versi APBD-P 2019) menjadi hanya Rp581 miliar.