Bisnis.com, JAKARTA–Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan dirinya tidak ingin mendiskriminasi warga yang datang ke Jakarta secara ketat melalui operasi yustisi sebagaimana yang dulu dilakukan.
"Kita tidak melakukan operasi-operasi di terminal, stasiun, apalagi orang diperiksa dan digelandang punya KTP atau tidak, seakan akan yang KTP-nya luar Jakarta itu warga negara kelas dua. Ini bukan masanya lagi," kata Anies, Rabu (12/6/2019).
Menurutnya, kebijakan seperti ini pada akhirnya hanya akan berdampak pada masyarakat kelas bawah dan dirinya ingin ada perlakuan yang setara bagi setiap orang yang datang ke Jakarta.
Namun, Anies juga menegaskan bahwa dengan dihapusnya operasi yustisi bukan berarti dirinya mengundang orang untuk datang ke Jakarta.
"Kita hanya menerapkan kesetaraan sebagaimana kota-kota yang lain," ujarnya.
Anies juga meyakini bahwa sebagian besar masyarakat Jakarta merupakan pendatang sehingga kebijakan tersebut sudah tidak sepatutnya untuk diterapkan kembali.
Lebih lanjut, Anies mengungkapkan justru yang terjadi adalah banyak warga yang berpindah dari Jakarta menuju keluar.
"Memang banyak sebenarnya pergerakan bukan hanya ke Jakarta, tapi dari Jakarta ke luar juga cukup tinggi. Oleh karena itu sebenarnya pencatatan kependudukan itu menjadi penting," tutur Anies.
Meski demikian, Anies tidak menyebutkan berapa banyak penduduk Jakarta yang memutuskan untuk pindah keluar Jakarta.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), jumlah pendatang baru di Jakarta pada 2018 saat arus balik sejumlah 69.479 orang, turun 1,8% dibandingkan tahun 2017 di mana pendatang baru di Jakarta mencapai 70.752 orang.
Dinas Dukcapil memperkirakan bakal ada 71.737 pendatang baru di Jakarta pada arus balik tahun ini.
