Bisnis.com, JAKARTA–Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan DPRD akan segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 4,4 triliun yang mengendap di 10 BUMD DKI Jakarta.
Di antara 10 BUMD tersebut adalah PT Jakpro yang memiliki dana PMD mengendap sebesar Rp 650 miliar yang tujuan awalnya adalah untuk mengakuisisi 49% saham PT Astratel Nusantara dari PT PAM Lyonnaise Jaya.
"Dalam waktu dekat kita akan fokus untuk pembenahan BUMD. Kemarin kenapa muncul ide dibentuk pansus karena ada realokasi anggaran yang tidak izin DPRD DKI Jakarta, itu saja prinsipnya," kata Gembong di DPRD DKI Jakarta pada Rabu (28/11/2018).
Gembong memastikan DPRD DKI Jakarta akan membentuk pansus tersebut pada bulan Desember 2018. Hal ini karena pada bulan Januari 2019 nanti DPRD DKI Jakarta akan berfokus pada Raperda.
Ketika ditanya tentang BUMD mana saja yang memiliki dana PMD bermasalah selain PT Jakpro, Gembong menyebut semua BUMD yang ada merealokasikan dana PMD yang mereka dapat.
Oleh karena itu, pansus perlu dibentuk untuk menyelidiki kemana dana PMD sebesar Rp 4,4 triliun yang tersebar di 10 BUMD terrealokasikan.
"Kita lakukan bentuk pansus dalam rangka menyelidiki realokasi PMD. Kita ingin tahu bagaimana. Kan kita harus taat asas. Rupiah yang keluar itu harus sesuai dengan peruntukannya," tutup Gembong.
