Bisnis.com, JAKARTA -- Kenaikan tarif pajak pertambangan nilai (PPN) menjadi 12% telah memicu warganet, khususnya dari kalangan Gen Z dan K-Popers, untuk terjun langsung melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara, Jakarta hari ini, Kamis (19/12/2024).
Gerakan ini diinisiasi oleh akun @barengwarga di media sosial X. Akun tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan aksi untuk mengawal petisi tolak PPN 12%.
"PajakMencekik! WARGA SIPIL MENGUGAT! Mari bersama mengawal penyerahan petisi bareng warga #TolakPPN12Persen! Sampai jumpa hari kamis! #SampaiMenang," tulis @barengwarga, dikutip Kamis (19/12/2024).
Berdasarkan pantauan Bisnis pada situs change.org pada 2.40 WIB, petisi tolak PPN 12% sudah ditandatangani oleh 87.236 orang.
Pada intinya, petisi itu menyoroti soal kenaikan PPN 12% yang bisa memberikan multiplayer effect atau efek berganda bagi kehidupan masyarakat.
Misalnya, kenaikan PPN 12% yang memberikan efek pada peningkatan harga barang yang dikhawatirkan dapat menurunkan daya beli masyarakat. Di lain sisi, saat ini keadaan ekonomi masyarakat dinilai masih belum stabil.
Baca Juga
Adapun, dalam aksi kali ini juga bakal dimeriahkan juga oleh kelompok penyuka K-Pop atau Kpopers. Tampak, pada linimasa di media sosial X warga K-pop telah mempersiapkan pernak-pernik yang akan dibawa pada aksi demo tolak PPN 12%.
Tak tanggung-tanggung, dalam aksi ini muncul wacana bahwa musik K-Pop bakal dikumandangkan di lokasi demonstrasi.
"Tenang guiss 70% pake lagu Indonesia sisanya lagu campuran buat penyemangat bersama," tulis @HumaniesProject pada (18/12/2024).
Seperti diketahui, Pemerintah resmi mengumumkan belasan insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan insentif fiskal tersebut dikeluarkan agar kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.
"Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).
