Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Donny Gahral menilai relokasi pedagang kaki lima (PKL) tidak cukup dengan hanya pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) atau "skybridge" Tanah Abang, Jakarta Pusat namun juga harus diiringi dengan pendekatan sosial juga.
"Sekarang pertanyaannya, skybridge Tanah Abang itu memberikan 'benefit'(keuntungan) apa? Apakah nantinya pedagang rela pindah? Saya rasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI butuh kerja keras, perlu pendekatan," ujarnya di Jakarta pada Selasa (16/10/2018).
Donny mengatakan pedagang dan pengunjung di Tanah Abang sudah merasa nyaman dengan situasi sekarang sehingga dirasa sulit untuk melakukan relokasi dan pendekatan ke pedagang.
"Pendekatan bisa dilakukan dengan memberikan 'benefit' juga bagi pedagang, misalnya pemberantasan pungutan liar atau pembebasan uang sewa selama setahun," kata Donny.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, lanjut Donny, telah melakukan beberapa kebijakan yang bagus bagi Jakarta namun belum luar biasa (out of the box).
"Salah satu kebijakan yang positif di era Pak Anies ialah skybridge ini, namun terasa masih biasa. Butuh gebrakan tidak biasa untuk menghasillkan hal yang luar biasa," ujarnya.
Baca Juga
Ia berharap agar ke depannya Pemprov DKI dapat mengkaji ulang segala birokrasi dengan memikirkan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sebelumnya, para pedagang telah ditempatkan di sekitar JPM Tanah Abang saat "softlaunching" pada Senin (15/10).
Hal ini membuktikan salah satu dari kebijakan Anies yang telah memimpin Jakarta selama satu tahun.
Beberapa program yang telah direalisasikan Gubernur DKI, yaitu penghentian reklamasi Teluk Jakarta, peluncuran program Solusi Perumahan Warga (Samawa) DP 0 Rupiah, dan revitalisasi PKL dengan pembangunan skybridge Tanah Abang.
