Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan BKPM dan Polri untuk menjamin kepastian dan keamanan investasi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menggelar sosialisasi pedoman kerja tentang koordinasi perlindungan dan keamanan dunia usaha untuk menjaga iklim investasi yang baik di Ibu Kota.
Kegiatan tersebut melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Polda Metro Jaya.
Baca Juga
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan semua pihak perlu sadar bahwa kegiatan usaha memerlukan kepastian. "Tanpa adanya kepastian, terutama di aspek hukum akan sangat sulit sekali untuk bisa menjalankan rencana investasi dengan baik," kata Anies dalam sambutannya di Balai Kota, Rabu (5/9/2018).
Menurutnya, Jakarta harus menjadi percontohan wilayah kota yang mampu menjamin keamanan dalam berwirausaha dan penanaman modal.
Dia menilai Indonesia, khususnya Jakarta berada dalam posisi penting dan strategis dalam geopolitik dan perekonomian di dunia, khususnya Asean.
"Di Jakarta, target investasi kita untuk lima tahun ke depan ini kita sudah proyeksikan, pada 2018 ini kita berharap Rp93 triliun. [Sedangkan] pada 2022, kita berharap Rp124 triliun. Kenaikannya, kita harapkan setiap tahun sebesar 6,5%," sebutnya.
Melalui pertemuan ini, Anies berharap beberapa tantangan mengancam dunia usaha dapat dapat dicegah dan ditanggulangi dengan tepat. Adapun tantangan tersebut antara lain praktik korupsi, pungutan liar, pemalsuan dokumen, potensi kecurangan dalam kegiatan usaha, dan aksi premanisme.
"Langkah yang harus kita lakukan adalah langkah yang konkret dan bisa membuat semua pihak yakin bahwa berusaha di Indonesia, di Jakarta khususnya, memiliki rasa aman dan ada kepastian dari aspek hukum," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala DPM-PTSP Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi mengatakan bahwa jajarannya siap menjalankan tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di DKI Jakarta. DPM-PTSP akan melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal serta turut berkewajiban dalam memfasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi pelaku usaha.
"Kami senantiasa terus melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal, serta melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal agar sesuai dengan hak dan kewajiban serta tanggung jawab penanaman modal,” kata Edy dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Rabu (5/9/2018).
DPM-PTSP mencatat total realisasi investasi di DKI Jakarta sampai dengan semester I/2018 senilai Rp58,7 triliun dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA).
Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 16,2% terhadap total realisasi investasi nasional untuk periode tersebut yang mencapai Rp361,6 triliun. DKI mencatatkan diri sebagai provinsi nomor satu untuk realisasi PMDN dan nomor dua realisasi PMDN di seluruh Indonesia pada semester pertama tahun ini.
