Bisnis.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengeritik langkah Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang ikut campur menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Ruhut menilai masalah Sumber Waras sudah dibumbui kepentingan pribadi antara Fadli dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Fadli Zon dan Gerindra-nya sudah dendam kesumat sama Ahok. Saya sudah ingatkan, janganlah dendam kalian kepada mantan kader menggunakan lembaga," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/4/2016).
Ruhut menyindir Fadli yang beberapa waktu meninjau lahan RS Sumber Waras.
"Itu bukan urusan Wakil Ketua DPR. Apa-apaan Fadli ngurusin Sumber Waras."
Ruhut juga mengeritik langkah anggota Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi Hukum DPR yang Selasa kemarin mendatangi BPK untuk ikut menyelidiki pembelian lahan rumah sakit itu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Komisi III itu bukan mitra BPK, kenapa enggak ke KPK? Aku mau menuntut, ini enggak jelas," ujar Ruhut, yang juga anggota Komisi Hukum.
Sebelumnya, Fadli meminta Komisi Hukum proaktif dalam perkara Sumber Waras, bahkan membentuk panitia khusus.
"Iya, seharusnya begitu," tuturnya saat ditemui di Crowne Plaza, Jakarta, Senin lalu.
Ihwal kunjungannya ke Sumber Waras, Fadli berdalih, inspeksi mendadak itu berkaitan erat dengan tugasnya sebagai pemimpin DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Komentar Fadli
Dia mengatakan, kasus pembelian lahan senilai Rp 795 miliar itu terlalu lama diputuskan status hukumnya. Padahal indikasi dugaan korupsinya, menurut Fadli, sudah jelas.
"Ada cek tunai yang tidak lazim dalam transaksi. Status pembeliannya tidak clean and clear. Jadi kerugian ini nyata dan jelas," ucapnya.
Fadli menuding Ahok berada di balik kasus tersebut dan harus bertanggung jawab. "Kalau kita waras, kita enggak akan berpikir panjang-panjang soal kasus ini. Menguntungkan orang lain dan merugikan negara ya jelas korupsi," ujarnya.
Dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI mulai diselidiki KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus tersebut pertama kali mencuat dari hasil audit BPK Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014. BPK Jakarta menganggap prosedur pembelian sebagian lahan rumah sakit itu menyalahi aturan.
Menurut BPK Jakarta, harga lahan yang dibeli jauh lebih mahal, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 191 miliar.
BPK RI pun melakukan audit ulang atas permintaan KPK. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama diperiksa seharian oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.
