Bisnis.com, JAKARTA--Hasil audit Panitia Khusus DPRD DKI Jakarta mengenai pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras telah merugikan negara senilai Rp191 miliar.
Anggota Pansus DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung melaporkan temuan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (30/10/2015).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berpendapat aksi Lulung tersebut sekadar gaya politik anggota DPRD DKI. Menurutnya, hingga saat ini KPK masih menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Ini cuma gaya politik saja. Ya Lulung gayalah supaya bisa lapor ke KPK kan, mudah-mudahan saja enggak masuk ke KPK," katanya di Balai Kota, Jakarta, Sabtu (31/10/2015).
Hasil Pansus DPRD DKI sebelumnya telah dilaporkan ke BPK dan kemudian ke KPK. Pria yang kerap disapa Ahok itu menuturkan BPK masih menyelidiki kasus pengadaan lahan RS Sumber Lahan.
Waktu yang diberikan untuk audit investasi dalam 60 hari tidak dapat dipenuhi oleh BPK.
BPK kemudian mengajukan perpanjangan durasi audit investigasi selama 20 hari dan belum selesai hingga saat ini.
"Orang BPK saja belum selesai audit investigasi. KPK kan lagi nunggu hasil audit investigasi BPK. Lalu, kok DPRD bawa kesana apa enggak lucu," ucapnya.
