Bisnis.com, JAKARTA-- Ketua Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta Maman Firmansyah mempertanyakan tindakannya yang mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengakomodir kegiatan di daerah pemilihan (dapil).
Menurutnya, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) belum uai. Pasalnya, kegiatan yang diusulkan tak pernah sampai ke daerah pemilihan (dapilnya). Tindakannya mengingatkan SKPD agar menyerap aspirasi warga pun justru dianggap dana siluman.
Sebagai contoh, dia menyebut penuntasan masalah banjir dan sampah di Kecamatan Koja yang belum tersentuh.
"Kan mereka bilang jangan lagi ada cerita aneh-aneh, dana siluman. Ngingetin SKPD wajar dong. Boleh dong. Masak enggak boleh?" ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (30/3/2015).
Dia pun menilai musrenbang hanya formalitas. Pasalnya, musrenbang belum dapat menyerap aspirasi warga DKI. Oleh karena itu, dia menganggap aspirasi yang ada belum tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
"Dari dulu musrenbang cuma formalitas. Saya sering mengingatkan musrenbang itu kepanjangannya musyawarah rencana terbang," katanya.
Seperti diketahui, musrenbang untuk APBD DKI 2016 berlangsung pada Maret dan April. Melalui musrenbang, kegiatan yang akan dilakukan pada 2016 dirumuskan. Anggota dewan di masing-masing dapilnya bertemu dengan konstituen untuk turut terlibat mengawal aspirasi warga agar tercermin dalam APBD.
Alhasil, APBD yang ada benar-benar mengakomodasi kebutuhan warga. Anggota Dewan diperkenankan memberi usulan program saat pembahasan di tingkat komisi.
