Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Muhamad Sangaji mengatakan pihaknya belum akan memanggil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Menurutnya, saat ini pihaknya baru mengumpulkan pendapat dari ahli hukum tata negara terkait pelanggaran yang dilakukan Gubernur Basuki. Dia mengakui akan ada kesempatan bagi Basuki memberikan keterangannya.
"Ada kesempatannya untuk ngomong. Tapi bukan sekarang," ujarnya usai menggelar rapat angket di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI, Rabu (25/3/2015).
Lebih lanjut, dia menganggap saat ini pihaknya belum akan memanggil orang nomor 1 di DKI itu.
Kendati demikian, setelah hasil paripurna digelar dan diubah dengan penggunaan hak menyampaikan pendapat saat itulah Basuki diperkenankan memberi keterangan.
"Nanti kalau ini sudah jadi HMP (hak menyampaikan pendapat), baru kita panggil [Basuki]," katanya.
Seperti diketahui, dua agenda yang menjadi dasar penggunaan hak angket atau hak penyelidikan atas kebijakan kepala daerah yang melanggar undang undang itu.
Adapun, dua agenda itu yakni terkait proses pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2015 dan etika Basuki sebagai kepala daerah.
